Lingkungan Pemerintahan

Jumat, 12 Juli 2019 - 21:30 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Terkait Galian C Marabose, Pemkab Tidak Lagi Berwenang

Galian C Marabose, Halsel.

LEFO – Diduga tak memiliki izin pengelolan, Pemerintah Desa (Pemdes) dan warga Marabose Kecamatan Bacan, meminta dinas Perizinan dan Perkil (Lingkungan) agar menindak tegas pabrik pemecah batu.

Kepada sejumlah wartawan, pekan kemarin, Kepala Desa Irham A Hanafi menyatakan aktivitas pabrik pemecah batu (stone crusher) yang beroperasi di desanya sebenarnya ilegal. Sebab, selama beroperasi pabrik pemecah batu tersebut belum mengantongi izin.
Menurut Irham, jika Dinas Perizinan dan Dinas Perkim atau dinas terkait mengeluarkan izin tanpa melihat efek lingkungannya yang akan dialami warga Desa Marabose maka itu adalah tindakan gila, karena perusahan atau pabrik yang saat ini beropreasi sangat dekat dengan pemukiman warga dan gedung sekolah.

“Memang kami ada pemberitahuan dari perusahan disitu, namun hanya surat keterangan penempatan alat berat saja, dalam perjalanan mereka melakukan aktivitas disitu, ini kan tentu mengganggu kesehatan warga kami. Ditambah lagi perusahan itu tentu tidak memiliki ijin resmi,” jelasnya.

Irham menegaskan, segala bentuk penambangan atau usaha yang memiliki kaitan dengan bahan galian C yang tidak berizin harus ditutup. ini dilakukan karena berdampak buruk bagi warga dan anak-anak sekolah, karena merasa tidak nyaman atas kegiatan penambangan tersebut dikarenakan lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga dan sekolah.

“Saat perusahaan beroperasi, banyak debu berterbangan. Ini sangat mengganggu warga dan proses belajar mengajar, apalagi saat mesin beroperasi suaranya bising,” ungkap Iron sapaan Irham.

Irham mengancam jika selama tiga hari Dinas terkait tidak melakukan pengecekan surat izin atau amdalnya maka bersama warga Marabose akan melakukan pemenertiban bahkan pemboikotan.

“Hingga saat ini, belum diketahui siapa pemilik pabrik pemecah batu (stone crusher) yang beroperasi di desa Marabose itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPPTSP) Nasir Koda, dikolnfirmasi Jumat (12/7/2019) hari ini menyatakan, pihaknya sudah tidak memiliki hak lagi terkait dengan pertambagan karena semuanya sudah kewenangan provinsi.

“Ini sudah kewenangan provinsi, dan sampai sekarang tidak ada surat tembusan yang masuk ke kami,” singkatnya. (RR)

Baca Lainnya