Pemerintahan

Jumat, 5 Juli 2019 - 17:49 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Akademisi Tanggapi Reaksi Santrani

Kadis Perkim Malut, Santrani Abusama.

LEFO – Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Santrani Abusama, dalam pemberitaan berbagai media massa baik cetak maupun online, pada Selasa (2/7/2019) lalu, disinyalir akan kehilangan kontrol kerja sebagai Kadis Perkim Malut. Hal ini lantaran Santrani saat ini sedang menjabat sebagai ketua maupun sekretaris wilayah Provinsi Maluku Utara, pada dua organisasi kepemudaan yang berbeda.

Kritikan tentang mempertanyakan kinerja Santrani selaku Kadis Perkim Malut yang saat bersamaan memegang tanggungjawab pada dua OKP berbeda tersebut, dipertanyakan kandidat doktor Helmi Alhadar. Helmi menyatakan jika kesibukan Santrani difokus ke OKP daripada kapasitasnya sebagai Kadis Perkim, mengindikasikan kecenderungan ke ranah politik praktis.

Apa yang disampaikan Helmi selaku akademisi ini mendapat tanggapan monohok dari Santrani, bahkan dia sempat menyatakan menempuh jalur hukum jika ada yang beropini atau menuding yang tidak mendasar atas dirinya. Beberapa teman atau kerabat Santrani, ikut berkomentar miring di sosmed menjatuhkan akademisi Helmi Alhadar, dan membela Santrani.

Melihat fenomena pejabat publik yang antikritik model Santrani begini, praktisi hukum Hendra Kasim, Jumat (5/7/2019), mengatakan bahwa dalam negara demokrasi check and balances merupakan sebuah keharusan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan jalannya roda pemerintahan terkontrol.

“Untuk memastikan check and balances, tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara seperti legislatif terhadap eksekutif. Hal tersebut juga dapat dilakukan oleh setiap masyarakat,” tegasnya.

Sebab itu, menurut Hendra, kontrol publik terhadap pejabat publik merupakan hal yang lumrah. Apalagi kontrol tersebut dilakukan oleh akademisi.

“Sudah tugas akademisi sebagai kaum intelektual terlibat aktif dalam upaya mengontrol pejabat publik guna mewujudkan good and clean governance,” ujarnya.

Bagi pejabat publik yang mendapat kontrol dari akademisi, Hendra mengatakan tidak usah terlalu menanggapi dengan sikap yang berlebihan, apalagi sampai melibatkan banyak orang untuk ikut-ikutan menanggapi. “Karena hal tersebut sudah resiko pejabat publik atas jabatan untuk mendapatkan kritik,” tegasnya.

Jika kritikan sebagai bentuk kontrol tersebut tidak benar, Hendra menganjurkan pihak Santrani agar melakukan klarifikasi.

“Jika melalui media massa, kan ada hak jawab. Bukankah demikian dinamika dalam kehidupan demokrasi. Saling kritik dan menerima kritik adalah hal yang biasa,” ujar Alumni S2 UII Yogyakarta ini, sembari menambahkan hanya di Korea Utara yang pejabat publiknya tidak boleh dikritik. (red)

Baca Lainnya