Lingkungan Pemerintahan

Senin, 1 Juli 2019 - 18:01 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Soal Indikasi Pencemaran Lingkungan, DPLH Salahkan Pemprov

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

LEFO – Aktivitas pertambangan nikel di moronopo Desa Mabapura Haltim, oleh perusahaan kontraktor PT Antam, yakni PT STM dan PT SDA, yang saat ini terindikasi telah melakukan pencemaran lingkungan ditanggapi oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Haltim yang menyalahkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut).

Kepala DPLH Haltim, Harjon Gafur, menjelaskan kondisi yang saat ini terjadi di moronopo adalah kondisi konstruksi pertambangan. Hal ini menurutnya, adalah tanggung jawab dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Malut.

“Jujur saja, saya sangat menyayangkan atas tidak maksimal pengawasan oleh pihak Pemerintah Provinsi terhadap cek dumya. Karena cek dum jika tidak ditangani secara baik, tentu akan berdampak pada hilir yang nanti berubah warna. Karena yang terjadi sampai berubah warna ini akibat terjadi di kondisi struktur yang ada di hulu,” katanya, Senin (1/7/2019).

Sehingga baginya, jika sudah terjadi perubahan warna dipermukaan air, harusnya pihak ESDM Provinsi Malut turun ke lokasi. Karena sejauh ini tidak mengetahui apakah pihak ESDM sudah turun kelokasi atau belum.

“Walaupun demikian, kami sudah menyurat ke pihak perusahaan agar lebih memperhatikan persoalan yang terjadi. Dan soal perubahan warna itu, kami pun belum bisa putuskan sebagai pencemaran, karena harus didalami terlebih dahulu,” akunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Haltim, Asmar H. Daud, mengatakan saat ini pihak PT Antam sudah tidak harus memikirkan bagaimana mengantisipasi hal tersebut. Akan tetapi pihak perusahan sudah harus berpikir bagaimana membantu para kelomponk nelayan untuk mengubah pola kapal tangkap. Karena saat ini kelompok nelayan menggunakan alat tangkap jenis bagan yang kontruksinya tidak tahan ombak, sehingga hanya berada didalam pulau.

“Ini juga bagian dari menyelamatkan para kelompok nelayan yang ada di Haltim. Untuk itu harus menganti alat tangkap lain agar mereka bisa keluar dari pulau-pulau itu,” cetusnya. (yud)

Baca Lainnya