Hukum Pemerintahan

Senin, 27 Mei 2019 - 21:45 WIB

5 bulan yang lalu

logo

SPPD Fiktif, Kemana Hilangnya Duit Rakyat 1,2 M?

Sekda Haltim, Moh. Abdu Nasar, Telah Diperiksa Sebagai Saksi Dalam Dugaan SPPD Fiktif.

LEFO – Satreskrim Polres Halmahera Timur (Haltim) sejauh ini telah menangani kasus dugaan penyelewengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2016, yang terjadi pada Bagian Umum dan Protokoler Pemkab Halmahera Timur (Haltim) sebesar Rp 1,5 milyar. Bahkan kasus yang menyeret nama Moh. Abdu Nasar selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Haltim ini telah sampai ke Polda Malut, tetapi hingga saat ini lanjutan kasus tersebut mulai tak terdengar lagi ditelinga publik.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Haltim telah memeriksa beberapa saksi, yaitu mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Haltim Kalla Suleman, mantan Bendahara Edi, dan belum lama ini atau 1 April 2019 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Malut juga telah memeriksa Sekda Haltim sebagai saksi.

Meski mulai adem, Satreskim Polres Haltim AKP Naim Ishak menegaskan jika kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan akan tetap diproses. “Masih penyelidikan, dan tidak ada alasan kasus itu tidak ditindaklanjuti. Hanya persoalan waktu,” kata Naim, Senin (27/5/2019) di Mapolres Haltim.

Tak hanya itu, Naim juga menengaskan jika pihaknya tidak akan main-main soal kasus tersebut. Sebab baginya jika ada yang ikut campur maka akan disikat. “Mereka mau ikut campur ada hal apa dengan kami. Kalu ada yang main-main saya sikat,” tegasnya.

Tempat terpisah, Kepala Inspektorat Haltim Enda Nurhayati enggan berkomentar saat dikonformasi terkait pengembalian dana SPPD oleh Bagian Umum Pemkab Haltim. Dia bahkan meminta kepada wartawan agar bertanya langsung ke Bagian Umum. “Ini kan sudah ditangani pihak kepolisian, jadi saya sudah tidak mau berikan komentar, silahkan tanyakan ke Bagian Umum,” tandasnya singkat.

Sekedar diketahui, pada tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara menemukan adanya dugaan SPPD fiktif senilai Rp 1,5 milyar. Pihak Bagian Umum baru mengembalikan anggaran senilai Rp 300 juta, sisanya senilai Rp 1,2 milyar belum ada kejelasan hingga saat ini. (yud)

Baca Lainnya