Hukum Politik

Minggu, 19 Mei 2019 - 23:40 WIB

5 bulan yang lalu

logo

KIPP Malut Terbitkan Rilis Dugaan Pelanggaran Pemilu

LEFO – Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah selesai pada Pleno Penetapan ditingkat KPUD Provinsi. Dalam alur prosesnya sendiri, menurut kajian Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Maluku Utara, terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut seperti disampaikan oleh KIPP Malut dalam rilisnya yang ditandatangani Nurdin I. Muhammad dan Iwan Seber selaku Ketua dan Sekretaris KIPP Malut tertanggal 18 Mei 2019.

Ketua KIPP Malut, Nurdin I. Muhammad

Dalam temuan dan kajian yang dipimpin oleh Asis Hasyim, KIPP Malut menyampaikan beberapa poin terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPUD dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Anggota Bawaslu Malut, serta Koordinator Daerah (Koorda) Halsel Bawaslu Malut. Beberapa poin dugaan pelanggaran tersebut yakni dugaan tindakan diskriminatif oleh Bawaslu Halsel dalam mengeluarkan rekomendasi dibukanya data C.1 Plano yang hanya membuka 4 dari 5 daerah pemilihan (Dapil) di Halsel, padahal setelah diperiksa kerancuan dalam data formulir model C.1 terjadi pada semua Dapil di Halsel. “Semua form C1 milik saksi pada semua Dapil di Halsel telah tercoret-coret tidak jelas dan diragukan keabsahannya,” dilansir Lefo Online dari rilis KIPP, Minggu (19/5/2019).

Dugaan pelanggaran Pemilu lainnya yang disampaikan KIPP adalah keberpihakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, hal ini tercermin pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Pulau Makian yang berlansung dalam jangka waktu yang sangat lama padahal semua desa berada pada satu daratan.

“Kalau dibuat perbandingan dengan Rekapitulasi PPK Kayoa sangat cepat berakhir, padahal Kecamatan Kayoa terdiri dari 10 desa yang terpisahkan laut. Maka kita mempertanyakan kenapa pleno PPK Pulau Makian bisa berlangsung begitu lama?” lanjut rilis tersebut.

Saat rapat pleno kabupaten Halsel berlangsung, saksi dari beberapa partai yang keberatan atas proses rekapitulasi Dapil II (Makian-Kayoa) diminta untuk mengisi form keberatan saksi oleh KPUD Halsel. KIPP menyatakan form keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPUD dan Bawaslu Halsel dalam Pleno KPUD Provinsi. KIPP merasa pengisian form keberatan tersebut membuat kesan bahwa proses rekapitulasi kabupaten tidak ada masalah dan terselesaikan secara bermartabat.

“Padahal kasus Dapil II, para saksi yang meminta keadilan ditegakkan justru dihadapkan pada form keberatan yang merupakan langkah paling akhir dalam menyelesaikan masalah, KPUD dan Bawaslu harusnya menyelesaikan persoalan di Dapil II dalam pleno kabupaten tanpa perlu sampai ke mengisi form keberatan,” paparnya.

Tidak lepas, KIPP juga menyoroti Bawaslu Malut setelah mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan pasal 52 ayat 8 PKPU Nomor 4 tahun 2019. “Pernyataan Ketua Bawaslu sangat tendensius dalam Rapat Pleno tingkat Provinsi, saat dia menganggap bahwa regulasi 2014 berbeda dengan 2019 sehingga permasalahan tingkat kabupaten tidak perlu dibahas dalam rekapitulasi tingkat Provinsi. Padahal dalam PKPU, Rekomendasi Bawaslu terhadap pleno kabupaten harus menjadi pembahasan dalam pleno KPU Provinsi,” tegasnya.

Atas pernyataan Ketua Bawaslu tersebut, KIPP menyatakan jika benar Bawaslu Malut telah bersikap tendensius maka satu-satunya ruang untuk membuktikan sikapnya adalah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Koorda Halsel Bawaslu Malut, juga ikut terseret dalam dugaan pelanggaran pemilu setelah dirinya dinilai oleh KIPP melakukan pembiaran dan lalai dari tugasnya selaku koorda yang tidak melakukan supervisi pada saat pleno tingkap kabupaten untuk Dapil 1 dan 2 Kabupaten Halsel.

Atas berbagai dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu tersebut, KIPP Malut yang telah diberi mandat untuk memantau pemilu sesuai rapat internalnya akan segera menyampaikan laporan ke DKPP.
“Berbagai dugaan pelanggaran oleh Anggota KPUD Halsel, Anggota Bawaslu Halsel, serta Bawaslu Malut ini akan segera kami laporkan ke DKPP,” tulis rilis KIPP Malut. (red)

Baca Lainnya