Gagasan

Sabtu, 18 Mei 2019 - 23:03 WIB

5 bulan yang lalu

logo

REGULASI KUAT, TAMBANG AMAN, NEGARA HEBAT

(Catatan Singkat Atas 5 Kepmen Minerba Terbaru)

Almun Madi
(Sekretaris PERHAPI Maluku Utara)

Kekuatan regulasi di sektor pertambangan dalam dekade terakhir selalu mengalami penyempurnaan dan bahkan sering menuai kontroversi. Demi kepentingan pembangunan secara nasional dan pengamanan sumber daya mineral, regulasi pertambangan mineral dan batubara menjadi taruhan dan harga diri negara dalam mengamankan dan mengoptimalkan nilai tambah mineral dan batubara. Pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang bertujuan memenuhi kerangka ekonomi nasional sesuai amanat UUD 45 pasal 33. Memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara serta memberikan kepastian dalam berusaha. Negara dalam hal ini Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada medio 2018, tepatnya pada mei 2018, secara bersamaan telah menerbitkan 5 (lima) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM). Kepmen terbaru ini disebut-sebut sebagai bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai payung hukum dan petunjuk untuk pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Sebagaimana keterangan resmi Kementerian ESDM, diterbitkannya lima Kepmen ESDM merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Minerba, sebagai payung hukum sekaligus sebagai kekuatan negara dalam mengontrol aktifitas pertambangan secara nasional, sehingga perusahaan semakin mempunyai kepastian hukum dalam berusaha.  Lima Kepmen ESDM yang diterbitkan tersebut adalah;  Pertama, Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Kepmen ini, pemerintah mengharuskan perusahaan menetapkan cetak biru (blue print) Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, akademisi dan masyarakat dengan mempertimbangkan hasil Musrembang, RPJMN/RPJMD, serta RTRW Nasional dan daerah.

Kedua, Kepmen ESDM Nomor 1823 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimanaan Negara Bukan Pajak Mineral Dan Batubara. Kepmen ini megatur secara lengkap tentang Pedoman Pengenaan dan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pedoman Pembayaran/Penyetoran PNBP, Pedoman Besaran dan Formula Biaya Penyesuaian, Pedoman Verifikasi PNBP, serta Pedoman Rekonsiliasi dan Pemantauan Tunggakan/Tagihan PNBP. Ketiga, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1826K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi Dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan Dan Mineral Logam Dengan Kriteria Tertentu. Urgensi dari kepmen ini adanya  kewajiban perusahan dalam hal penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) paling lambat 12 Januari 2022.

Selanjutnya yang Keempat, Kepmen ESDM Nomor 1825 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi. Dalam Kepmen ini dinyatakan bahwa, IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUPK, wilayah Kontrak Karya, atau wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara lain, pemasangan Tanda Batas dilakukan pada garis batas yang saling berhimpit/berbatasan langsung dengan jarak antar Tanda Batas paling jauh 500 meter. Sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang lokasi kegiatan penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksinya, pemasangan Tanda Batas dilakukan setiap 100 meter pada garis batas yang memiliki jarak ke lokasi tersebut sebesar-besarnya sejauh 3 (tiga) kali tinggi timbunan atau kedalaman tambang.

Kelima, yaitu Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. Kepmen ini mengatur beberapa perihal penting dalam pelaksanaan teknis pertambangan diantaranya adalah; permohonan, evaluasi, dan/atau pengesahan kepala teknik tambang; Penanggung jawab teknik dan lingkungan; Kepala tambang bawah tanah; pengawas operasional, pengawas teknis, dan/atau penanggung jawab operasional; Pengelolaan teknis pertambangan; pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara; Penerapan sistem manajemen keselamatan kerja pertambangan mineral dan batubara; Pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta pasca produksi; Konservasi mineral dan batubara; serta Kaidah teknik usaha jasa pertambangan dan evaluasi kaidah teknik usaha jasa pertambangan.

Dari penerbitaan Kepmen terbaru yang sudah masuk tahun pertama penerapannya, dapat dikatakan kekuatan dan kedaulatan negara menuai jalan baru yang lurus dalam mengawal pengelolaan sumber daya mineral Indonesia. Meskipun demikian, tantangan yang selama ini menjadi problem pertambangan selalu menghantui proses penegakan regulasi pada tataran pelaksanaan di lapangan. Setidaknya pada rezim UU nomor 4 tahun 2009 ini menyisahkan problem seperti; optimalisasi nilai tambah yang sampai saat ini selalu menuai polemik, fakta-fakta pengelolaan pertambangan dan penegakan regulasi yang cenderung menguntungkan kepentingan para elite poltik dan pemerintahan. Pada konteks yang lain, desentralisasi penerbitan izin pertambangan di daerah-daerah juga menuai kejanggalan, bahkan berujung pada aksi rasua.

Di sisi lain, nasib lingkungan hidup juga menjadi problem penting dalam pengelolaan pertambangan, sebut saja isu tumpang tindih lahan dan amburadulnya perencanaan pasca tambang yang sampai saat ini menjadi momok menakutkan dalam usaha pertambangan. Simpulannya, dari upaya penyempurnaan dan penguatan regulasi pertambangan, tentunya harapan rakyat tertuju pada kepastian hukum dan pengelolaan pertambangan yang terarah, demi tercapainya tujuan negara dalam hal kesejahteraan dan kemandirian ekomomi bangsa.***

Baca Lainnya