Hukum

Jumat, 17 Mei 2019 - 00:30 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Jaksa Seriusi Tiga Megakorupsi Pemprov Malut

LEFO – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), Wisnu Baroto mulai menujukkan taringnya. Satu pekan terakhir ini ia menginstruksi penyidiknya untuk menyeriusi dugaan praktik korupsi yang terjadi di Pemprov Malut.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara

Megakorupsi yang sementara ini diseriusi penyidik Kejati adalah dugaan korupsi anggaran pengadaan bibit Jagung tahun 2017-2018 senilai Rp 160 miliar, dugaan korupsi operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut tahun 2018 senilai Rp 7,1 miliar dan dugaan penyalahgunaan anggaran proyek jalan-jembatan Sayoang-Yaba tahun 2015 sebesar Rp 49 miliar. Proyek Sayoang-Yaba ini anggarannya melekat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Malut.

Terkait bibit Jagung, Kasi Penkum Kejati Apris Risman Ligua mengakui kegiatan tersebut merugikan keuangan Negara. Meski begitu, Apris masih merahasikan jumlah kerugian Negara proyek Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota tersebut. Kerugian Negara akan diumumkan ke publik, jika status kasus sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sejauh ini penyidik Kejati sudah memeriksa sejumlah saksi yang di dalamnya termasuk pejabat Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota.

Informasi terbaru yang menyebar ke publik menyebutkan, pengadaan bibit Jagung di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dengan Rp 5 miliar, bermasalah. Tidak sedikit bibit Jagung yang ditampung di sejumlah BPP Balai Penyuluh menjadi rusak. Ini terjadi di Kecamatan Tidore Utara, Oba Tengah dan Oba Utara.

Sedangkan terkait dengan dugaan korupsi anggaran proyek jalan-jembatan Sayoang-Yaba, kemarin (16/5) penyidik Kejati memeriksa Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut, Bambang Hermawan. Ia diperiksa 4 jam, dengan kapasitas mantan Kepala Inspektorat Malut. Menurut Apris, pada pemeriksaan kemarin Bambang bukan sebagai ahli. Itu ada kemungkinan Bambang diduga mengetahui dugaan korupsi tersebut. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Malut, Djafar Ismail juga sudah diperiksa sebagai saksi.

Selain itu, Kejati juga sudah menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan operasionak Dikbud Malut. Sejauh ini penyidik melakukan pengumpulan fakta dan data. Kemungkinan tidak lama lagi dilakukan penyelidikan. “Kami juga sudah memintai keterangan orang-orang yang diduga terlibat. Kasus ini tetap kami proses dan sekarang dalam tahap awal,” jelasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan naskah hasil pemeriksaan operasional triwulan I Januari-Maret 2018 oleh Inspektorat Malut terhadap Dikbud nomor 836/181/Insp.P/MU/2018, terdapat realisasi program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 366 juta lebih tidak ditandatangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pada program pelayanan administrasi perkantoran itu terdapat 10 kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 8,6 miliar lebih dan realisasi sebesar Rp 366 juta lebih.

Dugaan ini disebabkan Pengguna Anggaran (PA) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pengeluaran dana. Kedua, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak terkontrol pimpinan SKPD dan kelalaian bendahara pengeluaran pembantu dalam membuat dokumen pertanggungjawaban kegiatan. (L-02)

Baca Lainnya