Pemerintahan

Kamis, 16 Mei 2019 - 01:00 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Abjan Sofyan Masih Kepala Bappeda, Benny Laos Terancam

LEFO – Abjan Sofyan ternyata masih menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Morotai. Sikap Bupati Benny Laos yang tidak memberhetikan dengan tidak hormat (PTDH) terhadap Abjan, tentu menyalahi aturan. Menteri Pendayaguyaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam edarannya bernomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 mengingatkan kepada suluruh kepala daerah selaku pejabat Pembina kepegawaian agar memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan kejahatan jabatan paling lambat 30 April 2019.

Dosen Hukum Tata Negara Unkhair, Abdul Kadir Bubu mengatakan, karena Bupati Benny tidak menggubris edaran tersebut, kemungkinan Benny akan dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri dan tanpa diberi jabatan. Abdul Kadir Bubu meminta DPRD Morotai agar mengingatkan Bupati Benny Laos untuk memberhentikan Abjan Sofyan. Ia juga mendesak Menteri Dalam Negeri memberi sanksi Bupati Benny Laos lantaran tidak mentaati aturan.

“PNS yang sudah divonis inkrah di pengadilan rata-rata sudah dipecat, termasuk di Pemprov dan PNS kampus. Tetapi kenapa Benny Laos tidak memberhentikan Abjan Sofyan,” ujarnya mempertanyakan. Sekadar mengingatkan, Abjan Sofyan divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate pada November 2016. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tahun 2006-2009 senilai Rp 11,8 miliar, sehingga dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Sementara itu, dalam edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menegaskan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana pejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dalam edaran itu juga mengatakan, pemeringah telah menetapkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara pada 13 September 2018, tentang penegakan hukum PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukuman tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa sebagai pelaksanaan dictum keempat surat keputusan bersama itu serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS.

Kedua, pemberhentian sebagaimana dimaksud itu terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS. Ketiga, dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud tersebut, namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS.

Keempat, dalam hal terdapat PNS yang seharusnya dibehentikan sebagaimana dimaksud, namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, dengan hak pensiun, atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Pertama, apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku. Kedua, apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS.

Selain itu, edaran juga menegaskan, terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara pada 13 September 2018, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerbitan keputusan PTDH, Kepala Daerah segera mengunduh salinan putusan pengadilan melalui laman (website) direktori Mahkamah Agung atau system informasi penyelusuran perkara (SIPP) pada pengadilan negeri setempat.

Terhadap Kepala Daerah (PPK) atau PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf C Undang-Undang nomor 30tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Pelaksanaan surat edaran ini dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Menteri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refirmasi Birokrasi. (L-02)

Baca Lainnya