Hukum

Selasa, 14 Mei 2019 - 00:35 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Eks Bupati Morotai Dkk Didenda Rp 92 Miliar Lebih

Mantan Bupati Morotai, Rusli Sibua (Sumber Foto: tribunnews.com)

LEFO – Pengrusakan dan penjarahan fasilitas perusahaan Mutiara dan Ikan, PT. Morotai Marine Culture (MMC) pada 2012 lalu, ternyata masih menyisahkan masalah. Kasus ini digugat hingga ke Mahkamah Agung (MA). Putusan Kasasi MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tobelo (pengadilan tingkat pertama) yang menghukum para tergugat, yakni tergugat I mantan Bupati Morotai Rusli Sibua, tergugat II mantan Wakil Bupati Morotai Weny R Paraisu, tergugat III Sekretaris Daerah Pulau Morotai Mochdar Salim Arif , tergugat IV Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pulau Morotai Ichsan Krikhof, tergugat V Kepala Polisi Pamong Praja Pulau Morotai Sunardi Barakati, tergugat VI Kepala Badan Lingkungan Hidup Pulau Morotai Zaenal Hadad dan tergugat VII Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pulau Moroai Jenni M. Makatita.

Salah satu poin dalam putusan itu menyebutkan, para tergugat harus membayar kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp 92. 520. 141. 027,00. Dosen Hukum Tata Negara Unkhair Abdul Kadir Bubu mengatakan, dalam putusan itu tidak menyebutkan berapa jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing tergugat untuk memenuhi jumlah uang sebagaimana dalam amar putusan tersebut. Hal tersebut secara nyata menyulitkan pelaksanaan eksekusi.

Pelaksanaan sita eksekusi sebagai upaya pemenuhan kerugian tergugat sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan tidak bisa diletakkan pada barang milik pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 50 bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah baik pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga dan uang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

Menurutnya, barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga berupa barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Larangan peletakan sita eksekusi pada benda atau barang milik negara (staatsdomein) oleh karena dalam konsep negara hukum modern (welfare state) negara dan pemerintah dilekati kewajiban untuk melayani kebutuhan warga negara dan mengupayakan kesejahteraan umum (bestuuurszorg).

Pelaksanaan berbagai tugas, kewajiban dan kewenangan pemerintahan harus ditunjang dengan sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas yang berupa barang-barang atau benda-benda milik publik sehingga sita jaminan atau sita eksekusi tidak dapat diletakkan pada barang-barang milik publik tersebut, meskipun berdasarkan perintah pengadilan.

“Oleh sebab itu jika ada putusan pengadilan atau penetapan mengenai sita eksekusi terhadap benda-benda milik negara/daerah, maka putusan atau penetapan tersebut tidak dapat dilaksanakan (nonekskutebel ),” jelas Abdul Kadir Bubu.

Ia mengatakan, gugatan perdata PT. MMC terhadap para tergugat sebagaimana diuraikan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat. Sebelum gugatan perdata ini dilakukan, PT. MMC terlebih dahulu menggugat mantan Bupati Pulau Morotai di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan objek gugatan Keputusan Bupati Nomor 500/33/PM/2012 tentang penghentian sementara kegiatan usaha PT.MMC di Desa Ngele-Ngele, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten pulau Morotai yang diputus pada tanggal 12 September 2012 melalui putusan nomor : 17/G/2012/PTUN.ABN, yang amaranya menyetakan bahwa tidak sah keptusan Bupati Pulau Morotai nomor:500/33/PM/2012 tentang penghentian sementara kegiatan usaha PT. MMC Desa Ngele-Ngele, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan selanjutnya memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tergugat nomor: 500/33/PM/2012 tentang penghentian sementara kegiatan usaha PT. MMC tanggal 13 Februari 2012 dan menghukum Bupati Pulau Morotai (tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297. 000.

Lanjutnya, atas dasar putusan pengadilan Tata Usaha negara itu kemudian PT.MMC mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tobelo dengan tergugat sebagaimana diuraikan itu. Meskipun ketika itu para tergugat sedang menduduki jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Pulau Morotai, akan tetapi tidak berarti kesalahan para tergugat dipikulkan pada badan umumnya yakni Pemda Kabupaten Pulau Morotai selaku badan hukum public (Publiek Rechtsperson). Sehingga itu, perbuatan para tergugat berkulaifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab dan tanggung gugat menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing tergugat bukan pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam pengertian yang umum.

Dengan demikian, pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana diuraikan dapat diletakkan pada barang-barang milik pribadi masing-masing tergugat sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menyangkut besaran jumlah tanggungan masing-masing dari para tergugat harus melalui penetapan pengadilan yang diajukan oleh pihak penggugat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan eksekusi. Dengan cara demikian, pengembalian kerugian para tergugat sebagaimana diuraikan dalam putusan pengadilan dapat dilaksanakan.(L-01)

Baca Lainnya