Gagasan Hukum Politik

Rabu, 1 Mei 2019 - 14:02 WIB

6 bulan yang lalu

logo

PRESIDEN SIAL-AN

Banyak pelajaran yang dapat diambil sebagai kebutuhan akademik ketatanegaraan dari Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak.

Jika Pemilu sebelumnya diselenggarakan secara terpisah antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), sejak awal diketahui sejauh mana kekuatan politik parlemen para calon Presiden sebelum Pilpres berlangsung. Namun, untuk Pemilu serentak baik hasil Pileg maupun Pilpres diketahui secara bersamaan. Sebab itu, dari perspektif ini menarik untuk membincangkan kemungkinan dinamika hubungan eksekutif dan legislatif pada pemerintahan hasil Pemilu 2019. Semakinmenarik pula, karena Pasangan Calon Presiden hanya dua Pasang sehinnga dua kutub oposisi dan koalisi terbelah dalam garis yang tegas.

Hasil Pemilu Versi Quick Count

Quick count untuk Pilpres, hampir seluruh lembaga survey menyatakan bahwa Pasangan 01 mendapatkan simpati rakyat lebih banyak dari Pasangan 02. Terlepas dari segala polemik hasil quick count serta dinamika pasca Pilpres, secara akademik quick count merupakan metodologi yang secara akademis kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun, secara normatif kebenaran hasil Pemilu adalah berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Quick count untuk hasil Pileg berdasarkan data Litbang Kompas sebagaimana dikutip oleh detik.com, berdasarkan data yang sudah masuk sebesar 99,45%, sebagai berikut:

WordPressWordPressWordPressWordPressWordPress

Berdasarkan hasil quick count tersebut, dapat dibaca beberapa hal: pertama, dari 16 (enam belas) Partai peserta Pemilu, yang lolos Parliamentary Threshold (PT) adalah sebanyak 9 (sembilan) Partai dan yang tidak lolos adalah sebanyak 7 (tujuh) Partai; kedua, dari 10 (sepuluh) Partai Parlemen, yang lolos PT hanya sembilan Partai, yang tidak lolos hanya 1 (satu) Partai yaitu Partai Hanura;

Ketiga, maksud pemberlakuan PT yang dinaikkan dalam setiap Pemilu yaitu menyederhanakan Partai yang masuk parlemen guna menstabilkan sistem pemerintahan presidensil, dimana pada Pemilu 2019 PT diberlakukan sebesar 4% (empat persen) tidak berlaku efektif. Faktanya, hanya satu Partai dari sepuluh Partai Parlemen yang tidak lolos PT;

Keempat, jika polarisasi partai pengusung calon Presiden tidak berubah dan kita anggapbahwa hasil quick count Pilpresseirama dengan hasil rekapiutlasi berjenjang penyelenggara, maka persentasePartai Koalisi adalah sebesar 53.62% dan Partai Oposisi di parlemen hanyasebesar 36.46%.

Presidensil Yes, Pesidensialan No

Fokus dari sistem pemerintahan adalah membicarakan hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebab itulah, dalam sistem pemerintahan presidensil stabilitas pemerintahan tergantung pada hubungan pemerintah dengan parlemen.

Denny Indrayana dalam buku Indonesia Optimis merumuskan sistem pemerintahan presidensil efektif adalah PE = KK + DP + K. Dapat diartikan, PE (presidensial efektif); KK (kewenangan konstitusional); DP (dukungan politik); K (kontrol).

Dari rumusan presidensial efektif di atas, yang menjadi masalah adalah dukungan politik dan kontrol. Dukungan politik dan kontrol berhubungan erat dengan kekuatan politik parlemen, apakah Presiden memiliki cukup dukungan politik di parlemen atau tidak. Jika Presiden memiliki cukup dukungan politik maka pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan program yang hendak dilaksanakan oleh Presiden, begitupun sebaliknya.

Pilihan purifikasi sistem pemerintahan presidensil merupakan politik hukum saat amandemen UUD 1945. Sehingga, menyederhakan partai politik adalah sebuah keniscayaan sebagaimana tesis Scott Mainwaring, yang menyebutkan bahwa sistem presidensil tidak cocok dengan sistem multipartai, dan dapat menciptakan demokrasi yang tidak stabil.

Dalam menjalankan pemerintahan, pada sistem pemerintahan presidensil yang berdiri di atas fondasi multipartai, Presiden dapat mengalami resistensi. Oleh karena itu, harus ada pembatasan jumlah partai politik yang masuk parlemen, salah satunya dengan menggunakan ambang batas parlemen atau PT. Meskipun dalam kasus Pemilu 2019, PT tidak berhasil menyederhanakan Partai Politik yang masuk parlemen.

Dalam sistem pemerintahan Presidensil, selain mebutuhkan dukungan politik di parlemen, komposisi partai di parlemen harus berimbang antara koalisi dan oposisi. Jika oposisi mendominasi, maka pemerintahan dipastikan berjalan pincang. Presiden akan kehabisan energi membangun komunikasi politik dengan parlemen agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika koalisi mendominasi maka sangat mungkin pemerintahan presidensil tidak berjalan demokratis. Sebab itulah, komposisi partai koalisi dan oposisi mesti sebanding.

Bagaimana dengan hasil Pileg 2019 berdasarkan quick count ? sebagaimana telah diurai oleh penulis di atas, bahwa jika quick count Pileg dan Pilpres seirama dengan hasil rekapitulasi berjenjang penyelenggara. Maka partai koalisi parlemen jauh lebih besar dari oposisi. Partai koalisi sebesar 53.62% dan Partai Oposisi di parlemen hanya sebesar 36.46%. Dengan komposisi yang tidak sebanding, pemerintahan dipastikan berjalan sesuai dengan kehendak Presiden. Akan tetapi, dalam pandangan penulis, jika Presiden nanti adalah tipe pemimpin yang otoriter atau tidak memiliki filosofis kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, maka sangat mungkin jalannya pemerintahan seperti wajah Presiden yang otoriter atau tidak berpihak kepada rakyat.

Denny Indrayana dalam bukunya Negara Antara Ada dan Tiada mengklasifikasikan sistem pemerintahan presidensil dalam tiga kategori, (1) presiden sial (minority presidential); (2) presiden sialan (majority presidential); dan (3) presidensial (effective presidential). Presiden sial pernah terjadi di Indonesia masa kepemimpinan Presiden Gusdur, saat itu dukungan politik Gusdur berbalik dan kemudian membuatnya harus berhenti ditengah jalan. Presiden sialan juga pernah terjadi di Indonesia pada masa orde lama dan orde baru. Dimana dukungan politik presiden sangat kuat bahkan menguasai mayoritas parlemen. Hal ini mengakibatkan Presiden Soekarno dan Soeharto menduduki pucuk tertinggi republik ini dalam waktu yang sangat lama dan tanpil dengan gaya kepemimpinan totaliter. Sedangkan presidensil belum nampak di Indonesia. untuk mencapai presidensil yang efektif, setidaknya membutuhkan tiga syarat utama yakni personal presiden yang baik, desain konsitusinal yang demokratik serta komposisi politik parlemen yang seimbang antara koalisi dan oposisi.

Berdasarkan hasil quick count terdapat kemungkinan pemerintahan hasil Pemilu 2019 adalah Presiden Sialan sebagaimana disampaikan oleh Denny Indrayana. Dukungan politik yang tidak sebanding, serta tradisi demokrasi Indonesia di parlemen sejak reformasi tidak menunjukkan tradisi mufakkat melainkan voting, sudah tentu kehendak Presiden dengan mudah disetujui parlemen. Sementara itu, Oposisi hanya akan menunjukkan drama wolk out dalam perdebatan di parlemen karena pasti kalah voting.

Closing Statement

Pada prinsipnya, setiap kekuasaan harusdikontrol karena kekuasaan cenderung disalahgunakan. Sebab itu, selain melalui mekanisme kontrol kewenangan konstitusional, dalam sistem pemerintahan presidensil diatas fondasi multi partai, gabungan partai yang tergabung dalam koalisi dan oposisi harus dalam posisi yang berimbang. Tidak dibenarkan ada jurang pemisah yang lebar antara jumlah koalisi dengan oposisi.(*)

Baca Lainnya