Hukum

Senin, 29 April 2019 - 16:07 WIB

6 bulan yang lalu

logo

Kapolda Malut, Brigjen Polisi Suroto

Buntut Aksi Anggotanya, Kapolres Halsel Bakal Diperiksa

TERNATE – Ratusan Personil Polisi melakukan aksi protes terhadap  Kapolres Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Senin (29/4) pagi, aksi tersebutuntuk meminta kejelasan terkait anggaran pengamanan pemilu atau PAM TPS yang diduga telah dipotong senilai 175 ribu rupiah per harinya. Aksi yang berlangsung dalamapel pagi di depan Mapolres Halsel ini dimulai dengan membakar ban hingga memblokadepintu ruangan milik Kabag Operasional Polres Halsel, AKP Roy Simangungsong.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Utara Brigjenpol Suroto mengaku bahwa dirinya sangat kaget akan apa yang telah terjadi di Mapolres Halsel tersebut. Polisi nomor satu di Malut ini bahkan dengan cepat memerintahkan Wakapolda Malut beserta Tim Pengawas Internal Daerah (Irwasda), Dirkrimsus dan Karo Opreasional Polda Malut, serta Propam Polda Malut, langsung bergerak dari Ternate menuju Halsel menggunakan kapal cepat milik Polairud.

“Tim dari Polda Malut telah diperintahkan ke Halsel. Kita (Polda Malut) akan memastikan apa penyebab yang sebenarnya dari aksi protes ratusan personil tersebut, dan tentu saja jika kejadian pemotongan anggaran ini benar terjadi, maka Kapolres Halsel akan kita periksa dan evaluasi,” tegas Kapolda saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Kapolda menambahkan jika sejauh ini masalah di Mapolres Halsel hanya misskomunikasi antara pimpinan dan anggota polisi. Ia menjelaskan jika anggaran pengamanan TPS itu 171 ribu per orang, namun dengan waktu yang telah ditentukan selama tiga hingga enam hari. Namun kondisi di lapangan berbeda karena waktu pemungutan, perhitungan, hingga pleno penetapan telah lewat dari waktu yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tesedia. “Anggaran yang diberikan telah sesuaikan dengan waktu sesuai pada jadwal awal, namun kondisi di lapangan waktu pleno rekapitulasi diperpanjang (molor), makanya dari sini ada misskomunikasi,” jelas Kapolda.

Anggaran yang telah tersedia menurut Kapolda Malut adalah hak setiap personil yang bejaga dan mengamankan kotak suara dari TPS hingga ke penyelenggara pemilu tingkat Kecamatan bahkan hingga ke kabupaten, “Tentu tidak ada yang dipotong satu peserpun, namun menurut informasi awal pihak Polres Halsel tidak menjelaskan ini secara detail kepada persnonil polisi yang bertugas mengawal TPS tersebut. Makanya kami dari Polda telah mengirimkan tim untuk investigasi lebih lanjut agar bisa dicari jalan keluar yang terbaik,” tutupnya. (din)

Baca Lainnya