Dinamika

Senin, 12 November 2018 - 15:45 WIB

11 bulan yang lalu

logo

Pengunjuk rasa berkumpul di Kantor Pusat Korindo Jakarta setelah penyelidikan menunjukkan adanya perampasan lahan dan pelanggaran serius atas peraturan perundangan tentang kayu; bank-bank Jepang dan Indonesia terbukti menyediakan pembiayaan bagi perusakan hutan hujan di Indonesia. (IST)

Olimpiade Tokyo Tersangkut Pengadaan “Kayu Gelap” asal Maluku Utara

LEFO, Jakarta – Penyelidikan mendalam terhadap konglomerat Korea-Indonesia Grup Korindo telah menghasilkan dua laporan. Diantaranya, mencatat bukti menyeluruh mengenai tindakan ilegal, perusakan lingkungan, dan pelanggaran hak-hak masyarakat di seluruh wilayah operasi perusahaan.

“Ekspansi Korindo ke dalam hutan pedalaman Indonesia melibatkan pembukaan hutan primer, pembakaran, perampasan lahan, tindakan kekerasan dan penangkapan masyarakat setempat secara sewenang-wenang,” tulis laporan berjudul Perilous: Korindo, Land Grabbing and Banks, yang diterbitkan Rainforest Action Network (RAN), Walhi, TuK-Indonesia, dan Profundo.

Serangkaian pelanggaran ini menyebabkan Korindo memasok kayu yang tidak berkelanjutan. Kemungkinan besar diduga ilegal untuk konstruksi beberapa lokasi penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020, sebagaimana telah diuraikan secara singkat dalam laporan kedua yang dirilis hari ini, Senin (12/11/2018) berjudul Broken Promises.

Hari ini, sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di kantor pusat Korindo di Jakarta dan kantor Bank Negara Indonesia (BNI) selaku pendana. Mereka menuntut agar Korindo berhenti merusak hutan, keluar dari wilayah masyarakat, dan meminta agar BNI berhenti membiayai perusahaan.

Di Maluku Utara, masyarakat pemilik lahan berjuang melawan Korindo demi menjaga tanah dan hutan tradisionalnya. Bukti dan kesaksian yang diutarakan dalam laporan hari ini menunjukkan bahwa, Korindo secara paksa merampas lahan masyarakat tanpa persetujuan warga.

Di mana, mereka menggunakan api untuk membuka lahan secara ilegal. Kemudian menanam kelapa sawit tanpa kelengkapan izin, dan mengkriminalisasi masyarakat yang menentang operasi perusahaan, termasuk tindakan kekerasan dan penahanan sewenang-wenang.

“Korindo melakukan kekerasan dan mengeksploitasi masyarakat Maluku Utara dan warga Indonesia. Mulai dari merampas lahan masyarakat hingga melecehkan petani dan masyarakat kecil,” kata Ismet, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara.

Saat ini, kata Ismet, Korindo sedang berusaha merampas lebih banyak hutan masyarakat di Maluku Utara. Kayunya akan dijual, lalu ditanami kelapa sawit. “Masyarakat terus melawan, tetapi mereka meminta pemerintah dan polisi berhenti membantu memuluskan kegiatan ilegal, dan sebaliknya, membantu melindungi masyarakat, kebun dan hutannya,” tuturnya.

Ia menjelaskan, luas daratan Maluku Utara 23%. Sisanya adalah laut. Kehadiran Korindo selama 11 tahun dengan sistem perkebunan monokultur telah menghancurkan tata sistem keragaman hayati.

“Padahal, cengkeh, pala dan kelapa telah menjadi sumber produktivitas primer warga,” kata Ismet.
Menurut dia, harga sawit, jika dibandingkan pala dan cengkeh terlampau jauh. Cengkeh rata-rata 80.000/kg dan bunga pala 180.000/kg.

“Pemerintah mestinya menghentikan proses perampasan ruang hidup masyarakat Gane yang dilakukan oleh PT. Korindo. Karena kami makan sagu, bukan sawit,” jelas Ismet.

Sementara, penelitian terkait kondisi keuangan, struktur korporasi dan perusahaan cangkang luar negeri milik Korindo, mengungkapkan adanya praktik tidak etis dan ilegal, termasuk memberikan informasi yang tidak benar mengenai pengaturan pinjaman dan laporan keuangan melalui perusahaan cangkang mereka di Singapura.

Laporan ini turut mengungkap kesalahan bank dan investor yang mendanai dan memperoleh keuntungan dari operasi ilegal Korindo dan keterlibatannya dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semua pemodal dan mitra usaha Korindo, terutama BNI, Grup SMBC, Hyosung Corporation, Sumitomo Forestry dan Oji Holdings, berperan besar dalam mendukung ekspansi usaha Korindo.

“BNI telah berkomitmen menjadi pelopor dalam pembiayaan berkelanjutan. Untuk benar-benar melaksanakan komitmen ini, BNI harus berhenti membiayai perusahaan seperti Korindo yang beroperasi tanpa izin serta ikut merampas lahan dan hutan masyarakat,” ungkap Edi Sutrisno, Wakil Direktur TuK.

Membiayai Korindo, kata Edi, jelas bertentangan dengan standar BNI dan regulasi dalam sektor keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. “BNI harus memperketat kebijakannya, memutuskan hubungan dengan perusahaan seperti Korindo, dan menjadi bank yang berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia, bukannya para taipan,” tandas dia.

Babat Hutan Indonesia Demi Olimpiade Tokyo

Bukti yang disampaikan dalam laporan ini juga menegaskan bahwa, Korindo memasok kayu ilegal secara tidak berkelanjutan untuk pabriknya, lalu memasok kayu lapis dari pabrik tersebut untuk pembangunan fasilitas penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020.

Bukti foto, data rantai pasok perusahaan dan catatan perdagangan ekspor menunjukkan bahwa, kayu lapis Korindo yang digunakan untuk membangun fasilitas penyelenggaraan Olimpiade diduga kuat terdiri dari kayu ilegal dari Maluku Utara, serta kayu yang ditebang dari habitat orang utan di Kalimantan Timur, yang dipasok melalui perusahaan perdagangan milik Jepang, yaitu Sumitomo Forestry.

“Panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 berjanji menyelenggarakan Olimpiade yang berkelanjutan,” kata Hana Heineken dari RAN. “Tetapi mereka menggunakan lebih dari 110.000 lembar kayu lapis Indonesia yang tersangkut perusakan hutan hujan, perampasan lahan dan penggundulan habitat orang utan yang terancam punah.”

“Di mana, sebagian besar dilakukan dengan membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Padahal, Olimpiade seharusnya merayakan prestasi umat manusia dan solidaritas global, bukan dibangun di atas pelanggaran HAM dan kerusakan alam di penjuru terpencil dunia,” tegas Hana menambahkan.

Temuan yang disampaikan dalam laporan ini, lanjut dia, mendesak agar tindakan tegas segera diambil, termasuk di antaranya penyelidikan oleh seluruh otoritas terkait, seperti OJK di Indonesia dan Jepang.

“Olimpiade Tokyo 2020 serta bank dan nasabah Indonesia dan Jepang yang tersangkut skandal ini harus segera memutuskan hubungannya dengan Korindo. Karena ini bukan pertama kali Korindo terlibat dalam penghancuran hutan hujan dan pembakaran yang melanggar hukum,” terangnya.

Menurut dia, temuan dan dugaan utama dalam laporan ini telah disampaikan ke Korindo secara tertulis pada empat kesempatan yang berbeda, yakni pada Juni, Juli, Agustus, dan Oktober 2018 lalu.

“Tapi Korindo bersikeras bahwa operasi yang dilakukan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, serta menyatakan bahwa, Korindo merupakan perusahaan yang terdepan dalam keberlanjutan.”

sumber: kabar.news

Baca Lainnya