Politik

Senin, 12 November 2018 - 15:10 WIB

11 bulan yang lalu

logo

Pemeriksaan ASN di kantor Bawaslu Tidore. Sumber foto: indotimur.com

Ikut Pawai Kemenangan, ASN Dipanggil Bawaslu Tidore

TIDORE, LEFO- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) kembali memanggil Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dimintai klarifikasi atas dugaan mengikuti konfoi kampanye kemenangan Pasangan Calon (Paslon) AGK-YA terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pemeriksaan ASN Kota Tikep ini dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Tikep Bahrudin Tosofu, Anggota Bawaslu Devisi Hukum Amru Arfa dan Anggota Bawaslu Devisi pengawasan Iriyani Abdul Kadir di kantor Bawaslu Tidore.

Ketua Bawaslu Kota Tikep Bahrudin Tosofu saat di temui sejumlah wartawan di ruang kerjanya mengatakan, terkait dengan hasil pemeriksaan klarifikasi terhadap oknum ASN yang juga merupakan Kepala Kelurahan Kalaodi.

“Kita belum bisa menyimpulkan karena yang bersangkutan mengikuti kampanye kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara AGK-YA,” katanya.

Lanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No 53 bahwa ASN sebelum dan sesudah penetapan calon itu akan dilarang keras untuk mengikuti konvoi atau berpesta-persta kemenangan terhadap salasatu kandidat.

“Hasil pemeriksaan ini, akan kami rekomendasikan kepada KSN, sebagaimana rekomendasi yang di keluarkan dari Bawaslu, sesuai dengan undang-undang Nomor 7, sehingga kami tetap kawal hingga ada surat balasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ungkapnya.

Sebagai institusi Bawaslu dirinya juga mengharapkan kepada seluruh ASN di kota Tidore Kepulauan harus mematuhi PP No 53 terkait dengan netralitas ASN karena di dalam undangan- undang No 7 memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu misalnya pada pasal 494 di dalamnya menjelaskan bahwa ASN dengan sengaja merugikan atau menguntungkan terhadap salasatu kandidat maka itu diproses secara hukum dengan sangsi pidananya selama 1 (satu) tahun penjara.

Dirinya mengimbau, kepada seluruh ASN, jangan terlibat aktif dalam politik praktis, kita tidak melarang kepada ASN menghadiri kampanye terhadap Calon siapa saja yang melakukan kampanye akan tetapi tidak menggunakan fasilitas negara seperti motor Dinas, Mobil Dinas dan baju partai dan tidak diperbolehkan yang bersangkutan berbicara untuk menguntungkan kepada salah satu Kandidat(uji)

Sumber: indotimur.com

Baca Lainnya