Pemerintahan Politik

Rabu, 2 Oktober 2019 - 20:53 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Rekrutmen Panwascam Untuk Pilkada 2020 Akan Segera Dibuka

Komisioner Bawaslu Maluku Utara.

LEFO – Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) secara resmi akan melakukan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) diseluruh kecamatan di delapan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 pada awal bulan November 2019 mendatang. Bawaslu menargetkan, pada akhir bulan November 2019 sudah dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan untuk Panwascam yang baru direkrut tersebut.

“Karena mereka ini akan mengawasi proses verifikasi faktual sebagai syarat calon independen di bulan Januari 2020,” kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, Rabu (2/10/2019).

Sedangkan untuk Panwaslu Kelurahan/Desa pembentukannya dilakukan pada Januari 2019 dan untuk Pengawas TPS pembentukannya dilakukan satu bulan sebelum hari pemungutan suara. Untuk itu, sebelum terselenggaranya rekrutmen ini, Bawaslu di Kabupaten/Kota akan melakukan sosialisasi di bulan Oktober ini.

“Harapannya rekrutmen ini dilakukan secara terbuka dan independen, sehingga melahirkan Panwascam yang bisa memahami kondisi lapangan dalam konteks pengawasan Pilkada,” jelasnya.

Terkait dengan indeks kerawanan untuk Pilkada 2020, menurut Muksin, sementara masih pihaknya masih melakukan kajian dan data dari delapan daerah ini. Ia berjanji akan mempublikasikannya setelah semua proses kajian telah selesai.
Muksin juga mengungkapkan, konteks yang paling berbahaya dalam pilkada mendatang adalah keterlibatan Aperatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan kewenangan dan mutasi jabatan. Berdasarkan ketentuan, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan mutasi jabatan.

“Jika ditarik maka pada Januari merupakan bulan terakhir dilakukan mutasi jabatan. Setelah Januari sudah tidak bisa lagi dilakukan mutasi, terkecuali daerah yang mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri,” terangnya.

Sementara yang sedang marak adalah Kota Tidore Kepulauan, yang kedapatan ada Camat menghadiri deklarasi kandidat yang dilakukan dibeberapa desa. Untuk itu pihaknya telah melakukan pemeriksaan dibeberapa Camat dan menyampaikan rekomendasi kepada KSN.

“Karena tahapan telah jalan, maka konsekuensi hukum pasti akan diproses melalui tindak pidana Pemilu. Apalagi petahana masih maju pada tujuh daerah yang melakukan Pilkada, sehingga bisa berpotensi untuk melibatkan ASN,” tutupnya. (cun)

Baca Lainnya