Hukum Politik

Selasa, 1 Oktober 2019 - 20:54 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Dianggap Menghambat Tahapan Pilkada, 3 Pemda Ini Akan Dilaporkan Ke Mendagri

Direktur Pandecta, Hendra Kasim.

LEFO – Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (PANDECTA) Maluku Utara (Malut) akan melaporkan tiga pemerintah daerah terkait batas waktu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2019.

Dari 8 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 mendatang, 5 diantaranya telah menyelesaikan penandatangan NPHD sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019. Tersisa tiga pemerintah daerah di Malut yang melewati batas yang telah ditentukan dalam PKPU tersebut, yaitu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Pemerintah Kabupaten Sula dan Pemerintah Kabupaten Taliabu.

“Sesuai dengan PKPU 19/2019, deadline penandatanganan NPHD untuk pelaksanaan Pilkada 2020 adalah 1 Oktober 2019. Hal ini di maksudkan untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan dengan baik,” ujar Direktur Pandecta Hendra Kasim, Selasa (1/10/2019).

Hendra mengatakan, ketiga kabupaten/kota tersebut baru menandatangi NPHD untuk KPUD, sedangkan untuk pengawas pemilu belum ditandatangani. Atas hal tersebut menurutnya, Pemda di tiga kabupaten/kota ini tidak mengerti tentang pentingnya pengawas pemilu.

“Pemda di tiga daerah ini menurut kami tidak paham kehadiran pengawas pemilu. Kehadiran pengawas pemilu adalah amanah konstitusi, kehadirannya untuk memastikan KPU dalam melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hendra.

Tambahnya lagi, tidak mungkin tahapan Pilkada bisa berjalan tanpa adanya pengawas pemilu. Ia juga mempertanyakan bagaimana Pengawas Pemilu dapat bekerja tanpa ada anggaran.

“Inikan berpotensi menghambat tahapan pilkada. Sebab itu, menurut kami Pemda di tiga daerah ini sudah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya melanggar hukum,” tambahnya.

Hendra menegaskan, Pandecta secara kelembagaan akan melaporkan ketiga Pemda tersebut ke Mendagri agar Mendagri dapat mengevaluasi tiga Kepala Daerah di tiga daerah tersebut. (red)

Baca Lainnya