Hukum Politik

Kamis, 5 September 2019 - 19:46 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Pandecta: Biaya Administrasi Cakada Termasuk Praktik Politik Uang

Direktur Eksekutif Pandecta Malut, Hendra Kasim.

LEFO – Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (PANDECTA) Maluku Utara memberi warning keras jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 terkait mahar politik yang diduga dilakukan partai politik. Pandecta menilai mahar politik merupakan praktik politik uang atau korupsi. Pandecta berharap semua mengawasi terutama Bawaslu Malut harus jeli melihat praktik tersebut karena merusak nilai-nilai demokrasi yang tidak bermartabat.

“Mengenai mahar politik perlu diperhatikan seluruh stakeholder terutama Bawaslu harus memantau pendaftaran bakal calon di partai politik,” ucap Direktur Eksekutif Pandecta Hendra Kasim, Kamis (5/9/2019).

Hendra mengatakan, hampir semua partai politik telah membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) Tahun 2020 di delapan Kabupaten/Kota. Isu ini hangat karena adanya permintaan biaya administrasi bagi setiap Cakada yang sebagian kalangan termasuk Pandecta melihat persoalan ini adalah mahar politik.
Menurut Hendra, persoalan mahar politik ini bukanlah hal sepele. Secara normatif diatur secara tegas dalam Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang melarang setiap partai politik menerima imbalan selama proses pecalonan kepala daerah. Sanksi menerima imbalan itu larangan mengajukan Cakada di daerah yang sama pada periode berikutnya serta denda 10 kali lipat lebih besar dari imbalan yang diterima.

“Tak hanya Partai Politik. Sebaliknya Pasal 47 itu juga secara tegas melarang setiap orang termasuk didalamnya Cakada untuk memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam proses pencalonan. Sanksinya bagi Cakada jika telah terbukti melalui proses peradilan dengan putusan inkracht van gewijsde, dibatalkan sebagai Cakada,” ungkapnya.

Hendra juga menilai frasa digunakan dalam Pasal 47 UU nomor 8 Tahun 2015 adalah proses pencalonan. Sebab itu, rangkaian berhubungan dengan proses pencalonan sudah harus diawasi Bawaslu, tidak terkecuali proses pendaftaran diselenggarakan Partai Politik. Hendra meminta Bawaslu mengawasi semua tahapan pendaftaran yang diselenggarakan Partai Politik. Sebab mahar politik dilihat dari perspektif politik etik tentu bukanlah tradisi politik yang baik. Selain itu, proses politik yang menelan biaya fantastis merupakan akar masalah dari praktik korupsi selama ini.

“Harus dilawan segala bentuk kegiatan berbau menyumbang terkait pembiayaan. Secara organsisasi Pandecta melihat mahar politik ini juga menghambat calon potensial yang memiliki gagasan dan visi pembangunan mumpuni namun tidak memiliki modal yang cukup,” tandas Hendra seraya meminta Bawasalu Malut terus mengawasi tahapan pendaftaran bakal calon di Partai Politik. (red)

Baca Lainnya