Pemerintahan Politik

Rabu, 4 September 2019 - 20:31 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Bupati Kepsul Kembali Diminta Untuk Dinonaktifkan

LEFO – Setelah sebelumnya diminta untuk dinonaktifkan oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat seluruh Maluku Utara, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Hendrata Thes kini kembali diminta untuk diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara.

Permintaan itu dilakukan oleh Forum Aliansi OKP Sula Se-Maluku Utara dalam aksinya Didepan Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara. Karena mereka menilai Hendrata Thes yang juga selaku pimpinan Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara yang saat pada tahun 2014 lalu menjabat sebagai Durektur Perusahaan PT. Sinar Agape Indah merupakan kontraktor pelaksanaan pekerjaan di daerah Trans Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula menyalahgunakan anggaran dalam pengadaan konstruksi jaringan irigasi Desa Trans Modapuhi dengan mengakibatkan keruguan negara sebesar Rp. 4.826.417.000.

“Dengan begitu kami memnita kepada DPP Demokrat agar menindaklanjuti keinginan kami agar Hendrata selaku Ketua DPD Demokrat Malut dipecat. Karena kami menilai Hendrata telah melakukan pembohongan kepada publik, khusunya bagi kami masyarakat Sula dan juga telah menelan kerugian negara,” Kata Koordinator lapangan Arafit Ipa, saat ditemui awak media, Rabu (4/9/2019).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris DPP Demokrat Malut, Tomy Sohilait mengungkapkan bahwa ketika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau pun aksi, maka secara kelembagaan pihaknya menerima tuntutan tersebut untuk dipelajari dan ditindak lanjuti. “Kami akan pelajari semua tuntutannya, kemudian kami akan bicarakan secara internal barulah akan dilanjutkan sanpai ke DPP,” terangnya.

Jika apa yang menjadi tuntutan Forom Aliansi OKP Sula Se-Malut ini jika desertai bukti, maka kita akan tindak lanjuti hingga ke DPP. Namun jika proses itu terbukti bersalah atau tidak, sepenuhnya pihaknya menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Walapun prosedural secara kepartaian pasti ada yang mendampingi proses hukum, namun semua diserahkan ke DPP.

“Saat ini kami baru menerima aspirasi, selanjutnya kami akan melakukan pengkajian secara interna sesuai mekanisme partai, barulah akan dilanjutkan ke DPP. Karena jangan sampai DPP mengetahui hal ini dari pihak lain, maka kami akan melanjutkannya ke DPP. Dan mungkin ini lebih kepada yang membidangi bidang hukum DPD Partai Demikrat,” terangnya.

Sehingga pihaknya berharap proses ini dilakukan sesuai mekanisme partai, ketika menyangkut dengan ketua DPD. “namun jika sudah menyangkut dengan jabatan Bupati, maka kami secara kelembagaan partai tidak akan ikut campur,” tutupnya. (cun)

Baca Lainnya