Politik

Rabu, 4 September 2019 - 20:21 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Abdul Yuud A. Yamani Pimpin PBB Kota Ternate

LEFO – Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Ternate berganti menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pergantian ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB nomor SK.PP/1502/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2019 ditandatangi langsung Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Dalam SK baru yang tersebut menetapkan Abdul Yuud A. Yamani menjadi Ketua DPC PBB Kota Ternate menggantikan Muhdin Taha.

Selain itu ada juga perombakan pengurus lain seperti Sekretaris DPC, Buyung Hi. Samsudin menggantikan Zulkifli Sahafin, dan Abdulrahman Hairudin ditetapkan sebagai ketua Badan Kehormatan DPC .

“Karena yang menjadi atas dasar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ajukan ke DPP menyangkut dengan kesektariatan yang sampai saat ini kurang maksimal, padahal sebelumnya untuk PBB sendiri memiliki dua kursi perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” kata Sekretaris Wilayah DPW PBB, Burhan Jakaria didepan awak media, Rabu (4/9/2019).

Apalagi secara administrasi, lanjut dia, dewan pimpinan anak cabang sampai ditingkat ranting juga dievaluasi semuanya. Karena SK untuk dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) ditingkat Kecamatan dikeluarkan oleh DPW melalui rekomendasi DPC. “Namun sebagai syarat pemunuhan verifikasi, setelah dilakukan pengecekan kembali ada yang tidak mengetahui bahwa mereka masuk dalam PAC. Bahkan di Kota Ternate pembentukan ranting hampir tidak ada, sehingga itu menjadi dasar pembekuan,” terangnya.

Sehingga menurut Burhan, dalam pembekuan kepengurusan yang lama ini tidak ada sama sekali tendensi Pilkada didalamnya dan hanya benar murni evaluasi. Selain itu juga, kepengurusan baru ini dalam persiapan musyawarah PBB serta muktamar partai yang akan dilaksanakan pada bulan ini.

“Jabatan baru yang diemban kepengurusan DPC PBB yang baru ini, hanya sampai pada musyawarah cabang luar biasa. Atau bisa dibikang hingga pada akhir tahun ini saja. Setelah itu tinggal DPP yang akan mengaturnya kembali,” tutupnya. (cun)

Baca Lainnya