Gagasan Pendidikan

Jumat, 9 Agustus 2019 - 10:19 WIB

1 minggu yang lalu

logo

Tangis Wardi di Jalan Siswa

Ilustrasi.

Kasus pengadaan seragam sekolah pada salah satu sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Ternate baru-baru ini memberi gambaran nyata praktek komersialiasi dunia pendidikan. Pengadaan seragam dengan harga 2,2 juta tersebut bahkan ikut disepakati oleh Komisi III DPRD Ternate yang membidangi pendidikan. Dalil DPRD sangat layak dengan produk sekolah ‘Rp 2,2 juta’ yang berdalil ‘sudah terlanjur’. Bayangkan saja, betapa Anggota Dewan kita yang terhormat, begitu enteng menganggap persoalan biaya sekolah dengan dalil tersebut.

Memang, pengadaan seragam sekolah dengan harga mahal bukan hanya terjadi di Kota Ternate. Dari pemberitaan berbagai media, pengadaan seragam dengan harga serupa juga terjadi di Surabaya, Pekanbaru, dan Madura. Pada salah satu SMP masing-masing kota tersebut mematok harga seragam sekolah antara Rp 2,1 hingga 2,2 juta. Sebuah fakta nyata, lembaga pendidikan dengan slogan mendorong dari belakang (tut wuri handayani), sebenarnya telah kehilangan daya dorong berupa nilai dan moral.

Kembali ke Ternate, kasus pengadaan seragam sekolah seharga Rp 2,2 juta menjadi kisah pilu bagi Muhammad Arif. Seperti diberitakan Antara News, M. Arif rela menggadaikan BPKB motor miliknya untuk membeli seragam yang dipakai sang anak. Pendapatan Arif sebagai tukang ojek tidak mampu mambayar permintaan sekolah yang terlalu tinggi tersebut.

Sekolah sendiri memberi alasan bahwa harga seragam yang dipatok telah disetujui oleh pihak komite sekolah. Alasan lain, seragam yang dikenakan harus seragam (sama), maka mereka berkebijakan untuk mengadakan, ketimbang memberi keuntungan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjual seragam siswa entah di pasar atau di stand-stand kecil pinggir jalan kota. Problem kemandekan UKM ini muncul ketika sekolah berkebijakan sepihak seperti itu. Maka sekolah, lagi-lagi menjadi lembaga komersil dan eksploitasi dengan menganggap murid adalah pasar menjanjikan. Selain itu, hal ini juga memberi gambaran sekolah memonopoli perdagangan pakaian seragam siswa, tentu dengan menghabisi dua nyawa sekaligus, orang tua murid (yang tidak mampu) dan pelaku UKM.

Jika ditarik ke belakang, asal kata sekolah berasal dari bahasa Yunani, skhole yang berarti free time atau waktu senggang. Berkembangnya waktu, kata sekolah tersebut kemudian berarti tempat berkumpulnya murid-murid di waktu tertentu untuk belajar. Melihat bahasa ini, jika dibandingkan wajah pendidikan nasional dewasa ini, maka sekolah bisa melepas waktu senggang, menjadi waktu wajib. Anak-anak (murid), sebenarnya terikat pada sistem pendidikan yang mengharuskan mereka bersekolah untuk nantinya (mendapat) pekerjaan. Sistem sekolah tidak membebaskan murid untuk berpikir waktu luang, sistem pendidikan memberi murid pilihan, sekolah yang kurang lebih sejak 07.15 pagi hingga 13.45 siang, atau disebut anak putus sekolah. Secara umum, istilah anak putus sekolah menjadi slogan dari kemiskinan, putus sekolah berarti miskin. Sekolah pun, murid-murid diberikan tambahan pelajaran lain jika dibutuhkan, tentu belum dihitung tugas pekerjaan rumah (PR). Maka memilih tidak sekolah berarti miskin, sekolah berarti budak. Maka sejak belajar dari SD hingga ke perguruan tinggi, sistem pendidikan telah mengajari kita cara menjadi ‘budak’, ketimbang menjadi pribadi ‘merdeka’.

Secara bahasa, sistem pendidikan kita telah jauh dari kata layak terhadap pengertian sekolah sejak awal mula sekolah masa Yunani Kuno. Belum lagi jika kita tarik lebih kedepan. Pada masa penjajahan belanda, sekolah yang dirintis pahlawan nasional Suwardi Suryaningrat adalah untuk memberikan kesetaraan pendidikan antara pribumi dan Belanda selaku penjajah. Lembaga pendidikan pribumi yang kemudian disebut Taman Siswa ini hadir ditengah ketertinggalan pribumi masa itu, agar menjadi pribadi percaya diri di hadapan keangkuhan dan kesombongan Belanda.

Prinsip dasar Taman Siswa yang tertanam pada seorang guru sebagai pendidik oleh Suwardi Suryaningrat diberi nama Patrap Triloka. Memberi tiga prinsip utama seorang guru agar, dari depan memberi teladan, di tengah membangun inisiatif, dan dari belakang memberi dukungan atau dorongan. Patrap Trilokanya Suwardi Suryaningrat terancam hilang, sebab dunia pendidikan saat ini didasari pada prinsip komersialisasi dan eksploitasi dengan menganggap siswa sebagai pasar. Maka tidak salah jika, Sosiolog Universitas Oregon (USA), Intan Suwandi dalam Kuliah Umum di Universitas Negeri Malang tahun 2017, mengatakan, jika peserta didik telah diperlakukan seperti pasar (konsumen), maka mereka akan bertindak selayaknya raja karena telah membayar mahal.

Pendapat sosiolog tersebut tentu menjadi fakta nyata jika generasi kini hilang rasa hormatnya pada guru selaku tenaga pendidik. Maka kasus guru dan murid adu jotos tidak sepenuhnya kesalahan murid (atau orang tua murid) karena hilang rasa hormat pada gurunya. “Kalian dibayar mahal, kalian tidak dibayar untuk mencubit anak saya.” Berkacalah, sekolah..!!!

Baca Lainnya