Hukum Pemerintahan

Rabu, 31 Juli 2019 - 22:52 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Belum Terima Ganti Rugi, Warga Tutup Jalan Perumahan Marano

Warga menutup jalan Perumahan Marano.

LEFO – Aktivitas masyarakat kompleks perumahan Marano, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Rabu (31/719) pukul 09.30 WIT, lumpuh Akibat satu-satunya akses jalan menuju ke perumahan tersebut ditutup oleh pemilik lahan. Penutupan jalan ini buntut dari anggapan warga bawah Pemkab Halsel salah membayar pemilik sah status lahan tersebut.

Aksi penutulan berbuntut panjang karena saling adu mulut antara pemilik lahan, pemerintah dan warga setempat, yang sama-sama mempertahankan argumennya.

Salah satu ahli waris lahan, Falentino Gaganang, saat ditemui di lokasi menyatakan jika pihaknya tidak akan membuka akses jalan yang ditutup hingga ada kejelasan dari pemerintah terkait dengan kejelasan ganti rugi yang dilakukan oleh pemkab.

“Bila perlu saya buat tembok untuk menutupnya, karena ini hak saya sebagai pemilik sah tanah ini,” ujarnya.

Puncak kemarahan dirinya bersama keluarga, lantaran janji pemda tidak kunjung ditepati. Bahkan menurutnya, Pemda Halsel terkesan mendiamkan, padahal akses jalan tersebut dibuka (gusur) sejak 2015 silam melalui Bidang Aset Daerah. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan.

“2015 pemkab bayar ke orang lain, dan kami menggugatnya ke Pengadilan dan kami menang,” ujarnya.

Dari hasil putusan sidang itu, kata dia, pihak pengadilan meminta agar pemkab membayar lahan tersebut ke pemilik sah yang menang atas gugatan tanah tersebut, namun mediasi ini berbuntut panjang. Olehnya itu aksi pemalangan dilakukan oleh pemiliknya.

Dikatakannya, jika persoalan ini tidak dapat terealisasi maka pihaknya selaku pemilik lahan akan mengambil langkah untuk terus melakukan aksi tutup jalan selamanya.

“Apabila Pemda Halsel mau menyelesaikan ganti rugi lahan yang sudah digusur, maka kami akan bersedia membuka jalan yang tadinya kami lakukan pemalangan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset, Pemkab Halsel, Etosea Lajame, saat ditemui dilokasi menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih melakukan mediasi antara pemilik pertama yang menjual lahan tersebut dengan pemilik kedua (yang menang gugatan) untuk di kembalikan anggaran yang sudah dibayarkan oleh pemkab sesuai perintah jurusita (pengadilan).

“Kita masih dalam tahap mediasi, maka sebagai pemerintah, koordinasi juga bagian dari prosedur,” ujarnya.

Hanya saja, pihaknya akan tetap mengawal hingga diselesaikan persoalan ini, karena menyangkut hajat hidup masyarakat diperumahan itu sendiri.

“Mereka (warga perum) adalah masyarakat halsel, akses jalan hanya satu-satunya, maka itu juga menjadi pertimbangan kami, jadi akan diselesaikan,” cetusnya.

Sementara, itu, salah satu warga Perumahan, Samsul, meminta agar pemkab serius, sehingga masyarakat yang mendiami perumahan tidak terkendala dengan akses jalan masuk keluar perumahan.

“Kami hanya berharap agar bisa diseriusi, ini satu-satunya jalan keluar masuk di perumahan itu sendiri,” harapnya. (RR)

Baca Lainnya