Pemerintahan

Selasa, 30 Juli 2019 - 15:06 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Ambil Keuntungan Saat Gempa, Trayek Kapal Ini Terancam Dicabut

KM Uki Raya 05.

LEFO – Dinilai bermain-main untuk meraup keuntungan dalam kondisi genting pasca gempa Halsel 7,2 SR yang terjadi pada Minggu 14 Juli lalu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Perhubungan melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan RI untuk mencabut izin Trayek Kapal Penumpang KM Uki Raya 05.

Kadishub Halsel, Muhammad Balakum, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/07/2019), diruang kerjanya mengatakan selaku dinas teknis yang diberi tanggung jawab oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam mengurus transportasi dari dan ke lokasi gempa, selama kondisi genting pihak kapal dengan sengaja tidak mau bekerjasama karena mengenakan tarif diluar kesepakatan.

“Pertama, disewa Rp 65 juta, itu untuk angkut barang dari Babang ke titik gempa. Kedua, itu logistik dari Ternate menuju ke Saketa, rencananya pakai Kapal Ferry tapi mereka tidak mau. Akhirnya dialihkan ke Uky Raya 05, dan saat itu disepakati harga untuk Ternate-Saketa saja. Tapi saat tiba di babang pihak kapal minta lagi ongkos dari babang ke Saketa jadi total ongkosnya nya 185 juta dengan alasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operasional mereka,” tandasnya.

Dikatakannya, bayangkan saja pasca gempa itu semua elemen di Maluku Utara bahkan Pusat seperti Menteri Sosial, Kepala BNPB, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Kasdam Pattimura, Danrem 152 Babullah, Kapolda dan Wakapolda, Kepala BIN, pihak swasta ikut turun ke lokasi gempa dan berikan bantuan, tetapi KM Uky Raya yang setiap hari mengais keuntungan dari masyarakat malah tidak pernah peduli saat masyarakat mengalami bencana.

“Karena sikap mereka (ABK dan kapten) tidak menghargai masyarakat dan pemerintah, maka kita sudah siapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Perhubungan supaya izin trayek kapal itu dicabut. Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk efek jera kepada mereka agar jangan hanya enak mengambil uang tetapi tidak pernah peduli,” tegas Balakum.

Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Halsel, Iswan Abubakar kepada wartawan media ini via watshap mengatakan, pihaknya mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera (Halsel) melalui Dinas Perhubungan agar tidak hanya berwacana tetapi harus menyurat secara resmi agar KM Uky Raya itu angkat kaki dari Halsel.

“Enak sekali KM Kapal Uky Raya, datang bisnis di Halsel dan sudah miliaran rupiah uang diambil dari masyarakat, tetapi saat Bencana mereka tidak mau bantu masyarakat. Dishub segera menyurat supaya izin trajek dicabut secara permanen,” punya Iswan.

Terpisah, Kepala UPP Kelas II Babang, Muhammad Jufri Rachmat ketika dikonfirmasi wartawan media ini terkait informasi pengusulan pencabutan izin trayek, menjelaskan bahwa izin trayek itu ada di kantor pusat kementerian perhubungan Dirjen Perhubungan Laut.

“Masalah izin trajek itu kewenangan Pusat. Soal surat saya belum dapat info,” tandas Jufri. (RR)

Baca Lainnya