Lingkungan Pemerintahan

Minggu, 7 Juli 2019 - 19:34 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Simposium Regional  Pertambangan Lahirkan 14 Poin Rekomendasi

Foto bersama usai kegiatan Simposium Pertambangan Regional Maluku Utara, Sabtu (6/7/2019).

LEFO – Simposium Regional Pertambangan Maluku Utara (Malut) yang dilaksanakan melalui kerjasama Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Malut, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Malut, dan Gerakan Mahasiswa Nasinal Indonesia (GMNI) Malut, Sabtu (6/7/2019) di Aula Eks Kantor Walikota Ternate, melahirkan 14 poin rekomendasi.

Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan. Diantaranya dari perusahaan pertambangan, hadir PT Harita Group, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan PT Aneka Tambang (Antam). Mewakili akademisi hadir dalam kegiatan tersebut, Mohtar Adam dan Rusman Soleman. Tidak ketinggalan pelaksana juga menghadirkan pihak pengambil kebijakan, yaitu birokrasi dan Kepolisian Daerah (Polda) Malut, serta DPRD Malut.

Mewakili birokrasi yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi, Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Malut, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Malut, Kadis PMDPTSP Malut. Kapolda Malut, Brigjen Suroto, langsung hadir menjadi narasumber pada acara tersebut. Sedangkan DPRD Malut diwakili oleh Sahril Taher dari Fraksi Partai Gerindra.

Almun Madi, pelaksana simposium dari Perhap Malut kepada Lefo, mangatakan simposium ini berlangsung dalam dua panel dan mengangkat tema Strategi dan Optimalisasi Sektor Pertambangan Sebagai Tulang Punggung  Pembangunan.

“Simposium regional pertambangan ini fokus pada persoalan-persoalan genting pertambangan. Diantaranya, masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya/IUPK, tenaga kerja asing (TKA), serta persoalan CSR/PPM,” ujarnya.

Lanjut Almun, mencermati berbagai problem pertambangan di Maluku Utara saat ini, maka simposium kali ini melahirkan empat belas poin rekomendasi sebagai acuan pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan Maluku Utara.

Keempat belas poin rekomendasi tersebut, yaitu:

1. Mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memberi ultimatum pada pihak perusahan pertambangan se-Maluku Utara untuk mendesain program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) atau CSR lingkar tambang yang komprehensif sebagaimana diatur dalam KEPMEN ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018.

2. Segera mencabut izin operasional produksi bagi perusahaan yang tidak sungguh-sungguh dalam memenuhi hak-hak masyarakat lingkar tambang.

3. Mendesak Gubernur Maluku Utara untuk membentuk Forum Pengelolaan PPM/CSR Pertambangan Maluku Utara yang melibatkan pemerintah, Stackholder pertambangan, Masyarakat lingkar tambang, Akademisi, Profesional, dan aktifis LSM.

4. Kepada Gubernur Maluku Utara agar berkoordinasi dengan Pemerintah pusat untuk menghentikan arus masuk Tenaga Kerja Asing di Maluku Utara dan focus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia lokal dengan menyiapkanpelatihan khusus untuk calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga secara bertahap tenaga kerja lokal mampu mengisi pada bidang khusus pada perusahaan pertambangan di Maluku Utara

5. Mendesak kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini dinas terkait agar transparan dalam mempublikasikan data TKA ke publik.

6. Kepada pemerintah agar melibatkan akademisi, profesional, dan kalangan aktifis LSM yang benar-benar berkompeten dalam setiap sidang dokumen AMDAL.

7. Mendesak kepada pemerintah agar memberi warning kepada perusahan pertambangan di Maluku Utara terutama NHM agar dapat menyusun rancangan penutupan tambang (mining closure), demi keberlanjutan lingkungan pasca tambang.

8. Mendesak kepada pemerintah agar mencabut izin perusahan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang tidak sesuai dokumen AMDAL perusahaan dimaksud.

9. Mendesak kepada Pemerintah untuk memberi perhatian khusus pada PT. Harita Group yang saat ini beroperasi di Pulau Obi, PT. NHM di Kao-Malifut, PT. WBN di Weda, dan perusahanlainnya agar menegedapankan nasib keberlanjutan lingkungan sehingga tidak bernasib seperti pulau Gee dan pulau Pakal.

10. Mendesak kepada pemerintah Maluku Utara agar Transparan dalam menerbitkan IUP (baik IUP ekplorasi maupun IUP produksi) di Maluku Utara dengan mengedepankan tertib adminstrasi.

11. Kepada Gubernur Maluku Utara agar memastikan 313 IUP yang diterbitkan di Maluku Utara adalah benar-benar bersih dari kata illegal.

12. Mendesak kepada Gubernur Maluku Utara. Jika IUP yang ditebitkan dan tidak melakukan aktifitas ekplorasi dan operasi produksi agar ditertibkan sesuai UU dan ketentuan yang belaku, sebab yang demikian adalah bagian dari pembiaran menjamurnya makelar dan mafia di dunia pertambangan Maluku Utara (perusak tambang).

13. Kepada DPRD Maluku Utara agar kembali focus pada kasus 27 IUP illegal sampai adanya kepastian hukum.

14. Kepada pemerintah provinsi Maluku Utara agar memastikan pendirian smelter di Maluku Utara dapat terselesaikan pada awal 2022, sesuai Kepmen ESDM Nomor 1826K/30/MEM/2018.

Baca Lainnya