Hukum

Selasa, 2 Juli 2019 - 14:54 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Soal Temuan BPK, Kejari Halsel Gelar Pool Data

Kepala Kejari Halsel, Cristian Ratu Anik.

LEFO – Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor: 15.A/LHP/XIX.TER/5/2017, tertanggal 22 Mei 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel saat ini telah melakukan pool data (analisa data) untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui bidang aset.

Pasalnya, Dalam resume Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Malut menemukan aset tanah dan bangunan senilai Rp4,6 miliar (4.649.769.999) tidak terindentifikasi dalam Keterangan Inventaris Barang (KIB).

Dari LHP BPK itu, kuat dugaan, anggaran pengadaan lahan dan bangunan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, sehingga tidak tercatat dalam aset daerah. Sejumlah aset tanah dan bangunan yang tidak tercatat dalam aset daerah itu, karena tidak ada keterangan identitas dari aset tersebut.

“Kalau dibaca dari hasil resume, sudah ada titik terang dari situ, maka kita melakukan pool data untuk menindaklanjutinya,” ujar Kepala Kejari Halsel, Cristian Ratu Anik, saat dikonfirmasi wartawan Lefo, Selasa (2/7/2019).

Lanjut dia, Sesuai keterangan yang disampaikan Kepala Seksi Penataan Aset DPKAD dalam LHP BPK yang tertuang, dirinya tidak mengetahui dimana lokasi dan aset apa saja yang tidak ada keterangan. Padahal ada 74 gedung sekolah negeri yang dibangun sejak tahun 2008, tidak tercatat dalam aset, bahkan aset tanah 10 kantor Kecamatan belum dikelola dengan baik.

“Kita akan ikuti dan pelajari kasus ini, dan menyimpulkanya, dimana letaknya,” jelasnya.

Diketahui, Dari hasil analisa atas rincian aset tetap pada 30 kantor kecamatan di Halsel, pada posisi per 31 Desember 2016, aset kecamatan hanya mencatat aset peralatan dan mesin.

Hasil analisis lebih lanjut diketahui, aset tanah pada 30 kantor kecamatan di Halsel tidak dikelola dengan memadai, bahkan Pemkab belum melakukan penilaian serta mencatat aset-aset tanah tersebut pada laporan keuangan. (RR)

Baca Lainnya