Gagasan

Kamis, 16 Mei 2019 - 11:40 WIB

4 bulan yang lalu

logo

PEOPLE POWER (Perspektif Konstitusi Demokrasi)

Hendra Kasim (Advokat & Legal Consultant)

Istilah People Power mengisi hampir seluruh ruang kehidupan bernegara kita akhir-akhir ini. Hal tersebut semakin menguat seiring dengan dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang semakin memanas. Hubungannya dengan kontestasi Pilpres 2019, istilah People Power pertama kali menggema ketika diucapkan oleh tokoh Reformasi Amin Rais. Justru karena disebutkan pertama kali oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itulah, dengan segala track record tokoh sentral reformasi 1999, gaung People Power dengan mudah menggema ke seantero Nusantara.

Catatan Sejarah; Membaca Pola Gerakan

People Power sebagai sebuah istilah dan gerakan publik pertama kali dikenal pada masa ‘revolusi sosial damai’ di Filipina sebagai akibat dari protes rakyat Filipina pada 1986. Demontrasi yang dilakukan secara damai pada waktu itu berlangsung selama empat hari dengan diikuti oleh jutaan orang. Hal tersebut dipicu oleh pemerintahan otoriter Presiden Ferdinand Marcos, sehingga publik mendorong penggantian Presiden Ferdinand oleh Corazon Aquino sebagai Presiden.

Gerakan People Power di Filipina pada 1986 dikenal dengan gerakan EDSA (Epifano de los Santos Avenue). EDSA merupakan singkatan dari nama tempat pelaksanaan People Power yang berlangsung secara damai tersebut. Yang terpenting dari People Power Filipina adalah protes publik dalam jumlah masa sangat besar itu berlangsung secara damai, People Power tanpa setetes darah.

Singkat cerita dari gerakan EDSA di Filipina adalah akibat dari pemerintahan otoriter yang cukup lama dan semakin nyata, berakibat pada protes publik sehingga keadaan semakin tidak stabil. Akibat dari keadaan tidak stabil tersebut, Presiden Ferdinand Marcos menyerukan untuk segera melaksanakan Pemilihan Presiden. Pada waktu itu, hanya ada dua calon yang mengikuti kontestasi Pilpres dadakan tersebut, yaitu Presiden Ferdinand Marcos dan penantang Corazon Aquino.

Hasil pemilihan pada waktu itu secara resmi ditetapkan oleh ‘Comelec’ (sejenis KPU di Indonesia) bahwa Presiden Ferdinand mengalahkan Corazon. Akan tetapi, ‘Namfrei’ (sebuah gerakan pemantau pemilu seperti JPPR atau Perludem di Indonesia misalnya) melakukan penghitungan tidak resmi dan menyatakan bahwa Corazon-lah yang keluar sebagai pemenang.

Hasil perhitungan oleh Namfrei lebih dipercaya oleh publik Filipina dari pada hasil yang secara resmi ditetapkan oleh Comelec, sehingga jutaan orang berbondong-bondong melakukan People Power di EDSA yang berlangsung dengan damai hingga Presiden Ferdinand Marcos sekalipun menurut Comelec ditetapkan sebagai pemenang tidak dilantik sebagai Presiden Filipina, dan yang dilantik sebagai Presiden adalah Corazon Aquino.

Indonesia juga pernah melaksanakan People Power. Digerakkan oleh tokoh yang sama dengan tokoh yang mengemukakan akan mengarahkan massa dalam jumlah besar untuk mendorong gerakan People Power, yaitu Amin Rais.

Tepatnya 1998, Indonesia menyaksikan hembusan angin reformasi yang didorong melalui gerakan People Power. Senada dengan Filipina, People Power Indonesia berhasil menumbangkan kepemimpinan otoriter Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun. Yang berbeda dengan Filipina adalah, jika People Power Filipina merupakan gerakan protes tanpa tetesan darah, People Power Indonesia adalah gerakan protes publik dengan korban dan kerusakan yang cukup masif.

Pepole Power selalu berkaitan dengan protes publik terhadap pemerintahan otoriter, perjuangan yang didorong adalah keinginan hidup dalam iklim demokrasi yang sehat, adil dan berdasarkan konstitusi. Meskipun demikian, gerakan protes dengan jumlah massa yang cukup besar itu, tidak selalu berjalan dengan damai, namun sering pula meninggalkan korban dan kerusakan yang cukup massif.

Logika Konstitusi

Sekalipun Indonesia pada 1998 pernah melangsungkan People Power, wacana People Power pada tahun 2019 berbeda dengan People Power 1998, apalagi dengan gerakan EDSA di Filipina pada 1986.

Tahun 2019, wacana People Power selain dikemukakan oleh tokoh yang memiliki kredibilitas dan track record yang tidak lagi diragukan dalam hal mengarahkan massa dalam jumlah besar. Wacana ini merupakan reaksi atas hasil perhitungan cepat yang tidak dipercayai oleh salah satu kubu, ditambah lagi dengan anggapan bahwa Pemilu 2019 banyak kecurangan. Akibat hal tersebut, salah satu peserta calon Presiden mendesak kepada KPU untuk menghentikan proses rekapitulasi dan mendiskualifikasi pasangan calon lainnya. Ancamanannya, jika KPU tidak menghendaki maka People Power akan dilangsungkan.

Pertanyannya, apakah People Power dimungkinkan dalam konstitusi Indonesia? jika merujuk pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, maka People Power jika dipahami sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, adalah gerakan yang wajib dilindungi berdasarkan konstitusi. Akan tetapi, jika penyampaian pendapat tersebut bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku maka haruslah dibatasi atau diatur berdasarkan hukum.

Negara Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang konstitusional (constitutional democratic). Demokrasi yang harus berjalan di atas konsep nomokrasi. Atau setidak-tidaknya demokrasi Indonesia dibatasi oleh nomokrasi, karena demokrasi Indonesia tidak dibenarkan adanya kehendak bebas yang sebebas-bebasnya. Pembatasan oleh hukum dalam demokrasi Indonesia juga tidak boleh sampai membatasi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak demokrasi bangsa Indonesia.

Sebagaimana tuntutan diskualifikasi salah satu pasnagan calon. Apakah dalam sistem hukum Pemilu diatur mengenai diskualifikasi? Membedah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ketentuan mengenai diskualifikasi juga diatur.

Pasal 286 UU No. 7/2017 mengatur bahwa sanksi adminsitrasi pembatalan jika tebrukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang (money politic). Pasal 463 UU 7/2017 mengatur bahwa jika pelanggaran administrasi Pemilu terbukti, maka Bawaslu merekomendasikan pembatalan sebagai calon dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi, berdasarkan UU 7/2017, calon Presiden dapat dibatalkan atau didiskualifikasi hanya berdasarkan dua hal yakni apabila terbukti melakukan tindak pidana pemilu yaitu money politic dan kedua terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Bagaimana cara membuktikan bahwa calon Presiden terbukti melakukan tindak pidana  Money Politic atau pelanggaran adminsitrasi pemilu ? sudah tentu melalui saluran hukum pemilu yang telah diatur. Money Politic haruslah melalui proses penyidikan di Sentra Gakumdu, sementara pelanggaran administrasi dinilai dan diputuskan oleh Bawaslu. Selain itu, tidak ada yang berwenang menurut hukum untuk memberikan penilaian, tidak terkecuali melalui saluran People Power.

Sekalipun tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu mengalami penurunan (distrust), hasil pemilu resmi dan berkekuatan hukum adalah hasil pemilu yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu, serta keberatan atas pengawasan penyelenggaraan pemilupun harus tetap diserahkan kepada Bawaslu. Apabila ada keberatan atas hasil Pemilu, maka sistem hukum Pemilu memberikan sarana keberatan melalui Mahkamah Konstitusi. Sebab itu, pada titik ini People Power jika dimaknai sebagai upaya mebatalkan hasil Pemilu apalagi upaya membangun distrust terhadap penyelenggara Pemilu, menurut penulis tidak salah jika People Power dimaknai sebagai gerakan yang in-constitutional.

Closing Statement

Atas argumentasi ini, sebagian orang tentu akan menanyakan soal independensi penyelenggara dan persoalan rule of etic lainnya. Akan tetapi, penulis tegaskan, penyelenggara pemilu merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan amanah konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu. Dengan demikian, mempercayai penyelenggara Pemilu serta hasil Pemilu yang diterbitkan dengan segala mekanisme formil yang dilewati adalah sesuatu yang mesti diutamakan dalam constitutional democratic. Andaikata ada penyelenggara Pemilu yang bermain mata atau sengaja berbuat curang, ada UU 7/2017 memberikan ancaman materil dan mekanisme formil untuk menindak penyelenggara nakal tersebut. Bukankah demikian cara kerja democratic rechtstaat, mesti ada keseimbangan antara tegaknya legal substance dan legal formil sekaligus.

Tulisan ini tentunya masih kurang jika dilihat dari perspektif penerapan Pasal Makar terhadap para tokoh yang gencar mengemukakan gerakan People Power. Penulis sendiri berpendapat masih terlalu dini atau terlalu cepat menerapkan Pasal tersebut. Akan tetapi, akan diulas pada tulisan selanjutnya untuk menghindari tafsir pembaca atas susbtansi dari gagasan penulis mengenai People Power dilihat dari perspektif konstitusi demokrasi.[]

Baca Lainnya