Lingkungan

Senin, 13 Mei 2019 - 01:17 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Harita Senang, Warga Merana

LEFO – Kehadiran perusahaan pertambangan selalu saja memunculkan kontroversi. Di satu sisi pertambangan menyediakan sumber energi dan materi, tetapi di sisi lain pertambangan juga kerap menghadirkan masalah lingkungan yang dampak buruknya menimpa masyarakat lingkar tambang.

Kondisi ini terjadi di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kebupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Bagaimana tidak, masuknya PT Harita Group sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Pulau Obi, bukannya membawa dampak positif, malah justru meresahkan masyarakat.

Kawasan Tambang Kawasi, Pulau Obi (Sumber Foto: Abdul Fatah, www.satumaluku.id)

Pada 22 November 2018 perusahaan ini diduga menggusur lahan warga seluas 50 hektare. Tidak hanya menggusur lahan secara paksa, tetapi kehadiran perusahaan ini juga merusak lingkungan di sekitar lokasi tambang.

Dugaan penggusuran lahan warga ini sudah diadukan ke Polda Malut oleh lembaga bantuan hukum (LBH) Marimoi. Berapa pekan setelah laporan masuk, penyidik Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda memeriksa pemilik lahan. Setelah pemilik lahan diperiksa, bagaimana tindak lanjut penyelidikan kasus itu tidak lagi jelas.

Derita warga Desa Kawasi ini sudah menjadi konsumsi umum. Praktisi hukum Hendra Kasim menuturkan, kehadiran PT Harita Group di pulau Obi sepatutnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Karena demikianlah falsafah konstitusi ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, kasus kasus Harita Group, selain operasional perusahaan yang tidak berdampak terhadap perbaikan masyarakat lingkar tambang, malah lahan masyarakat turut dirusak.

Parahnya lagi, kasus pengrusakan ini yang sudah dilaporkan ke Polda, tetapi belum diproses lanjut. “Kami menanyakan sejauh mana proses atas laporan tersebut ke Polda dan mendesak agar penyelidikannya diseriusi,” ujarnya.

Hendra menambahkan, jika Polda tidak mengusut, maka publik akan menaruh curiga, hanya karena kasus ini melibatkan perusahaan besar, sehingga penanganannya tidak jelas. Jika dibiarkan, pada kemudian hari akan muncul dua kemungkinan akibat tidak adanya kepastian hukum. Pertama, perusahaan akan melakukan hal serupa dalam hal serupa (penggusuran dan pengrusakan lingkungan) dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Kedua, warga akan mencari jalan kedilan denngan cara mereka. (L-02)

Baca Lainnya