Hukum

Sabtu, 11 Mei 2019 - 23:57 WIB

4 bulan yang lalu

logo

Berkas Kasus Udang Vaname Beku di Polda

LEFO – Akademisi mulai “turun gunung” setelah menyadari kalau praktik korupsi di Maluku Utara (Malut) “tumbuh subur”. Di sisi lain, penegakan supremasi hukum masih jauh dari harapan publik.

Dosen Fakultas Hukum Unkhair, Abdul Kadir Bubu mengatakan, jika akademisi memilih diam, maka masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun praktik korupsi terus terjadi di daerah ini. Penegak hukum, baik itu Kejaksaan maupun Polri, harus diingatkan untuk menyeriusi penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi.

“Kalau kita diam, maka kemungkinan mereka juga diam. Tidak ada cara lain, selain terus teriak hingga aparat penegak itu sadar bahwa dampak korupsi itu amat buruk,” ujar Abdul Kadir Bubu.

Kali ini Kadir Bubu menaruh perhatian pada dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan bibit Jagung yang melekat di Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten/kota dan dugaan korupsi anggaran bibit Udang Vaname yang anggarannya melakat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut.

Bibit Udang Vaname dianggarkan pada 2016 sebesar Rp 7,4 miliar. Proyek ini merugikan keuangan Negara Rp 5,6 miliar. Ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan korupsi anggaran bibit Udang Vaname diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Malut.

Sedangkan bibit Jagung dianggarkan dua tahun, yakni 2017 sebesar Rp 100 miliar dan 2018 Rp 60 miliar. Kasus ini diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Menurut Abdul Kadir, dirinya heran dengan sikap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Wisnu Baroto yang hanya handal menggertak. Ia berharap Kajati Wisnu menyeriusi penyelidikan dugaan korupsi bibit Jagung. “Jangan hanya panas-panas di awal saja. Jangan bohongi masyarakat Malut. Kalau memang anda serius, ya harus usut tuntas,” tegasnya.

Abdul Kadir Bubu juga meminta Kapolda Brigjen (Pol) Suroto untuk mengecek berkas penyeldikan kasus dugaan korupsi bibit Udang Vaname di Reskrimsus. Pasalnya, dugaan korupsi yang satu ini tidak lagi ditindaklanjuti penyidik Polda, padahal diusut sejak 2017-2018 lalu.

“Saya ingatkan Kajati dan Kapolda agar jangan terlalu dekat dengan pejabat. Kalau anda sudah sudah dekat, maka akan sulit mengusut korupsi di daerah ini,” katanya mengingatkan.

Abdul Kadir Bubu menambahkan, dugaan korupsi bibit Udang Vaname harus diusut tuntas, karena kegiatan tersebut tidak menyentuh nelayan. Pada 2016, ketika anggaran kegiatan keluar, DKP tidak membentuk kelompok nelayan untuk mengelola bibit Udang Vaname. Kegiatan ini malah dikelola tanpa melalui prosedur oleh orang kepercayaan Kepala DKP. Orang itu berinisial FY.

Pada 2017 sempat dilakukan panen. Hanya saja hasil panen yang menghasilkan uang miliaran rupiah itu tidak masuk ke kas daerah, tetapi ditilep oleh oknum tertentu. “Saya mohon Polda tuntaskan kasus Udang Vaname ini agar ada kepastian hukum. Saya juga ingatkan akademisi yang lain agar mari kita perangi koruptor, karena ulah mereka merusak daerah,” harapnya.(L-02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baca Lainnya