Gagasan Hukum Pemerintahan

Selasa, 7 Mei 2019 - 14:42 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Rangkap Jabatan

Oleh: Hendra Kasim (Advokat and Legal Consultant)

Praktik rangkap jabatan selalu menjadi diskursus menarik dalam dunia birokrasi, seperti halnya rangkap jabatan salah satu oknum pejabat di lingkup birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bukan hanya soal terbatasnya regulasi yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan, namun juga soal etika moral dan kultur birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan dampak yang luas bagi pelayanan birokrasi terhadap kepentingan publik, potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), hingga konflik kepentingan (conflict of interest) antara pihak ketiga dengan subjek yang rangkap jabatan.

Tafsir Gramatikal

Rangkap jabatan yang menjadi perdebatan pada birokrasi berhubungan dengan jabatan publik. Subjek yang menduduki jabatan publik dalam hukum adminsitrasi disebut sebagai pejabat publik. Sebab itu, sebelum membincang tentang defenisi rangkap jabatan, terlebih dahulu perlu didefenisikan tentang pejabat publik.

Secara etimologis istilah pejabat publik terdiri dari dua suku kata yakni ‘pejabat’ dan ‘publik’. Merujuk pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI), ‘pejabat’ memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik penting (unsur) pimpinan, dan ‘publik’ memiliki arti orang banyak atau umum (KBBI:1998). Sebab itu, pejabat publik merupakan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting untuk melayani kepentingan orang banyak atau kepentingan umum.

Merujuk pada pengertian KBBI, ‘rangkap’ adalah lebih dari satu. Sedangkan ‘jabatan’ memiliki arti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi (KBBI:1998). Sebab itu, rangkap jabatan berarti dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organiasi.

AUPB; Standar Nilai Hukum Adminsitrasi

Sebagaimana telah disentil oleh penulis pada awal tulisan ini, salah satu wacana dalam mendiskusikan rangkap jabatan adalah mengenai regulasi yang minim dalam membicarakan mengenai rangkap jabatan. Minimnya regulasi tidak lantas rangkap jabatan dapat diterima begitu saja.

Hukum administrasi negara memiliki standar nilai yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum (recht vacuum) bahkan sebagai sarana kontrol atas regulasi yang tidak merepresentasikan pelayanan publik yang baik, yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

AUPB lahir sebagai bentuk kekhawatiran freies Ermessen dalam mewujudkan welfarestate atau social rechtstate di Belanda. Pemikiran ini timbul dari Panitia de Monchy di Nederland dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi warga masyarakat tahun 1950.

Pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. De Monchy yang bertugas menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi penduduk/rakyat. Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas umum untuk pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik yang diberi nama General Principle of Good Government. Perkembangannya, ajaran AUPB atau Algemen Beginselen van Berhoorlijk Bestuur dikembangkan oleh ilmu Hukum dan Yurisprudensi baik lingkungan administrasi Negara maupun putusan pengadilan.

AUPB sebagai standar nilai pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah guna mewujudkan cita-cita welfare state, memiliki standar keharusan dan kepatutan yang lebih tinggi norma hukum. Ibarat lautan, AUPB sebagai standar nilai merupakan lautnya, sedangkan norma hukum positif adalah isi dari laut tersebut.

Salah satu AUPB yang ditemukan oleh Panitia de Monchy adalah larangan detournement de pouvoir. Sementara itu, salah satu dampak negatif dari praktik rangkjap jabatan adalah potensi terjadinya praktik detournement de pouvoir(penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan). Sebab itulah, jika dilihat dari perspektif AUPB rangkap jabatan tidak dapat dibenarkan dalam birokrasi.

Etika Birokrasi; Dampak Negatif

Etika dan moral memiliki peran penting dalam kegiatan birokrasi. Memang secara konstitusional, rangkap jabatan pejabat publik tidaklah dilarang. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif rule of etic, rangkap jabatan tidaklah etis.

Rangkat jabatan berdampak negative terhadap upaya membangun birokrasi yang sehat. Sebab kekuasaan yang melekat pada jabatan haruslah dibatasi, karena kekuasaan cenderung korup sebagaimana aksioma politik Lord Acton power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely. Maka jabatan haruslah dibatasi. Salah satunya dengan tidak memusatkan atau munumpuk kekuasaan pada satu orang. Rangkap jabatan, juga merupakan praktik memusatkan atau menumpukkan jabatan pada satu orang.

Tuntutan pejabat publik untuk menghindari diri dari konlik kepentingan, secara khusus dalam hal ini menyangkut rangkap jabatan, sebenarnya juga merupakan bagian dari etika pemerintahan. Jika terjadi rechtvacuum dilihat dari kaca mata rule of law, berbeda dengan rule of etic dapat menjadi pegangan.

Conflict of interest dalam tradisi hukum Indonesia memang belum kuat mengakar. Sejarah pemerintahan Indonesia membuktikan konflik kepentingan ekses dari rangkap jabatan merupakan sesuatu yang lazim. Yang terbaru, praktik konflik kepentingan yang telah dianggap sebagai warisan sejarah itu adalah rangkat jabatan oknum birokrat di Maluku Utara, mulai dari Kabag Keuangan, Setda hingga Plt. Gubernur. Demikian pula, kajian komprehensif mengenai conflict of interestyang berdampak berujung pada tindak pidana korupsi juga masih sangat jarang. Padahal, United Nation Convention Anti-Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, salah satu pasalnya mengatur penanganan konflik kepentingan sebagai langkah pemberantasa korupsi.

Dampak negatif rangkap jabatan selain memungkinkan terjadinya konflik kepentingan, adalah menghambat proses kaderirasi dilingkup birokrasi. Salah satu hal penting dari birokrasi adalah kaderisasi sehingga birokrasi dapat terus berjalan. Dalam hukum Adminsitrasi Negara, Pejabat dapat berganti setiap saat namun Jabatan tetap terus ada. Sebab itu, kaderisasi menjadi sangat penting.

Apakah sedemikian krisisnya sumber daya manusia (SDM) dilingkungan suatu pemerintahan sehingga satu pejabat publik diserahkan lebih dari satu jabatan? Ataukah sebegitu pentingnya pejabat publik tersebut mengetahui seluk beluk birokrasi sampai menjadi sangat spesial? Apapun alasannya, rangkap jabatan secara etik tidaklah dibenarkan dalam birokrasi.

Closing Statement

Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rankap jabatan. Rangkap jabatan dilihat dari perpsektif apapun (moral, etika, AUPB) pada dasarnya tidak dibolehkan. Seyogyanya dalam menjalankan pemerintahan, prinsip etika lebih diutamakan dari sekedar norma hukum positif. Rangkap jabatan dengan dalih apapun pada akhirnya akan mendorong conflict on interest sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

Melihat tradisi birokrasi Indonesia yang masih minim kepatuhan terhadap etika dan moral, norma hukum positif perlu untuk diatur secara tegas mengenai larangan rangkap jabatan terhadap pejabat publik dikemudian hari. Penegasannya, setiap subjek hukum hanya dapat menduduki satu jabatan publik.[]

Baca Lainnya