Pemerintahan

Selasa, 7 Mei 2019 - 15:01 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Order Jabatan AGK Periode Kedua

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (Sumber: wikipedia.org)

LEFO – Ditunjuknya Bambang Hermawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku Utara (Malut), bukan sekadar mengisi kekosongan. Sekalipun Bambang ditunjuk bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) dan Wakil Gubernur M Natsir Thaib, kelihatannya tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang mendesak sehingga secara kebutulan Bambang menjabat Plh Gubernur.

Informasinya ada skenario yang sengaja dibangun Abdul Gani Kasuba sebagai gubernur terpilih untuk mendorong Bambang Hermawan menduduki jabatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut definitif. Sekadar informasi, sementara ini dilakukan seleksi Sekprov Malut. Beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang secara kepangkatan terpenuhi, ikut bertarung.

Sumber Lefo.Online di Pemprov mengungkapkan, Abdul Gani Kasuba berkeinginan besar Bambang Hermawan menduduki jabatan Sekprov. Dengan alasan itu, seleksi Sekprov yang dibuat bisa dibilang hanya formalitas. Tidak hanya jabatan Sekprov, sejumlah posisi penting di Pemprov juga sudah diatur jauh-jauh hari sebelumnya. Jika sudah begitu, maka tidak butuh waktu lama Abdul Gani Kasuba merombak kabinetnya setelah dilantik.

Sumber kompeten di Pemprov yang enggan namanya dikorankan itu menuturkan, kemungkinan yang mengisi pucuk pimpinan SKPD di Pemprov adalah orang-orang lama. Posisi Bambang di Biro Keuangan kabarnya akan diisi Imam Mahdi yang sekarang menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Posisi Kepala Bappeda yang nantinya ditinggal Samsudin Banyo lantaran pensiun, akan diduduki Ahmad Purbaya yang sementara ini menjabat Kepala Inspektorat.

Bukan hanya itu, Imran Jakub yang sementara ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) juga kemungkinan masih dipakai Abdul Gani Kasuba. Hanya saja, belum diketahui jabatan apa yang akan diberikan kepada Imran. Pernyataan Ahmad Purbaya selaku Kepala Inspektorat bahwa Imran Jakub berupaya melakukan pengembalian kerugian Negara pada dugaan korupsi anggaran operasional Dikbud 2018 senilai Rp 7,1 miliar adalah bentuk pembelaan Pemprov agar Imran tidak dianggap cacat di mata publik, sehingga dengan mudah dilantik sebagai salah satu kepala SKPD.

Informasi posisi penting di Pemprov yang sudah diatur ini sudah menjadi konsumsi umum dan direspons akademisi. Dosen Hukum UMMU, Hendra Kasim menjelaskan, pengisian jabatan perangkat daerah didasarkan pada PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang menekankan bahwa perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultur. Selain itu, perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

Menurut Hendra, kompetensi pemerintahan tersebut antara lain, kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD serta etika pemerintahan.

“Untuk memastikan setiap orang yang menempati jabatan pada pemerintahan daerah sesuai dengan PP 18 tahun 2016, maka bagi saya, lelang jabatan merupakan alternatif pilihan. Lelang jabatan sendiri telah mendatkan payung hukum dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” jelasnya.

Hendra menambahkan, dalam melaksanakan lelang jabatan harus dilakukan dengan cara-cara transparan dan aspiratif, dimana publik dapat memberikan masukan terhadap setiap orang yang menjadi peserta lelang jabatan, sehingga track record para calon pejabatn publik yang bermasalah hukum dapat dievaluasi.

Bagi dia, bagaimana mungkin good governance dan clean governance dapat diwujudkan jika pejabat yang memiliki rekam jejak masalah hukum masih tetap dipercaya. “Saya pikir gubernur mesti tegas di wilayah ini, jika gubernur tidak tegas, lantas apa yang mau diharapkan dari pemerintahan ustad pada periode kedua ini,” ujar Hendra menyarankan.(L-01)

Baca Lainnya