Politik

Selasa, 23 April 2019 - 11:18 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Ilustrasi money politik

Money Politics Masih Marak

LEFO – Money politics (politik uang) di Maluku Utara (Malut) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019 terbilang masih marak. Di 10 kabupaten/kota rata-rata terjadi kasus politik uang. Yang berperan aktif dalam praktik tidak baik itu adalah politisi yang juga calon legislatif.

Dari sekian kasus politik uang, yang baru diusut Bawaslu adalah kasus Achmad Hatari, calon anggota DPR RI dari Partai NasDem. Sebagaimana diketahui, Achmad Hatari memberikan bantuan berupa sajadah di Masjid Kelurahan Tomalou, Kota Tidore Kepulauan (Tikep), dengan harapan mendapat suara lebih.

Anggota DPR RI aktif itu mengakui sendiri usai salat Jumat di Masjid Tomalou pekan lalu. Lantaran pengakuannya tersebut, Bawaslu akhirnya menyatakan sikap mengusut. Hanya saja, bagaimana progress penyelidikan kasus tersebut hingga kini masih kabur. Di sisi lain, tim investigasi yang dibentuk NasDem sudah menghentikan penyelidikannya dan menyerahkan proses hukum ke Bawaslu. Penghentian penyelidikan tim investigasi NasDem itu diakui Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Malut, Fahrudin Maloko.

Informasi terbaru dugaan politik uang terjadi juga di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).  ET, salah satu caleg Partai Demokrat diduga melakukan politik uang saat proses pencoblosan 17 April 2019. ET diduga bagi-bagi uang di Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kepsul. ET diduga bagi-bagi uang melalui pasangan suami istri, ER dan RE.

Masalah ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kepsul. Dalam laporan itu, pasangan suami istri itu sempat memberikan uang ke salah satu warga, SK.

Anakdari SK mengambil uang itu dan menyerahkan ke Bawaslu, sekaligus membuat laporan resmi. Komisioner Bawaslu Kepsul, Ajuan Umasugi mengakui bahwa pihaknya sudah menerima laporan politik uang itu. Hari ini (23/4) pihaknya turun ke lapangan memintai keterangan sejumlah warga.

Ia mengatakan, Bawaslu belum bisa memastikan kasus tersebut ada unsur pidananya atau tidak. “Kami dapat kabar, dari pasangan suami istri itu ada yang masuk pemerintah desa. Kami juga akan pastikan hal itu,” jelas Ajuan.

Dosen Hukum Unkhair, Abdul Kadir Bubu menyayangkan maraknya praktik politik uang di Malut saat Pemilu 2019. Terkait masalah Achmad Hatari di Tikep, kata Abdul Kadir Bubu,  sudah memenuhi unsur politik uang, sehingga Bawaslu harus mengusut tuntas.

Menurutnya,jika Bawaslu tidak berhasil mengusut masalah Achmad Hatari dan kasus politik uang lainnya di Malut, maka kepercayaan publik Malut terhadap Bawaslu bisahilang. “Setelah Pemilu, kita akan hadapi pilkada yang tahapannya dimulai Semptember 2019 ini.

Kalau politik uang di Pemilu tidak diusut tuntas, maka akan terjadi lagi di pilkada. Jika sudah begitu, maka politik semakin mahal,” jelas Abdul Kadir Bubu. (L-01)

Baca Lainnya