Hukum

Senin, 22 April 2019 - 07:27 WIB

5 bulan yang lalu

logo

ilustrasi

Duit Pemprov Ratusan Miliar Dikorupsi ?

LEFO – Praktik korupsi di Maluku Utara (Malut) masih marak. Itu bisa dilihat dari jumlah kasus dugaan korupsi yang sementara ini diusut Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Dugaan perilaku busuk itu terjadi juga di Pemprov Malut.

Bisa dibilang, dugaan korupsi di Pemprov mendominasi 10 kabupaten/kota.  Rata-rata terlapor adalah pejabat atau pimpinan SKPD. Nilai uang yang diduga ditilep oknum tak bertanggungjawab tersebut sungguh fantastis.

Sayangya, penegakan hukum masih jauh panggang dari api. Betapa tidak, sebagian besar laporan yang masuk di lembaga hukum diproses setengah hati. Tidak hanya di Polda, penyelidikan dan penyidikan di Kejati pun tersendat, jika terlapor atau pelaku yang diduga korupsi adalah pejabat aktif.

Tercatat ada beberapa SKPD di Pemprov yang anggaran kegiatannya diduga bermasalah. Seperti di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Di Dinas PU, total dana yang diduga bermasalah sekitar Rp 80,5 miliar.

Itu terbagi pada dua kegiatan, yakni proyek jalan lingkar tahun 2015 senilai Rp 40 miliar dan proyek jembatan-jalan di Desa Sayoang-Desa Yaba, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun 2015 dengan anggaran Rp 40,5 miliar. Dugaan masalah dua megakorupsi ini sudah dilaporkan ke Kejati sejak dua tahun lalu. Tetapi proses penyelidikannya tidak maksimal.

Tiga bulan terakhir, ketika lembaga adhyaksa itu dipimpin Wisnu Baroto, barulah diaktifkan penyelidikannya. Meski begitu, yang diusut hanya dugaan korupsi anggaran pembangunan jalan-jembatan Sayoang-Yaba. Sejauh ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Kepala Dinas PU Malut, DJI. Djafar disebut-sebut bertanggung jawab, karena bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Sayoang-Yaba pada tahun 2015.

Tiga pekan lalu, DJI sempat mangkir dari dua kali panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Melalui penasehat hukumnya (PH), ia beralasan tidak ada temuan kerugian Negara, sehingga Kejati mestinya menghentikan penyelidikan. Kejati tidak terpancing dengan alasan itu, dan melanjutkan penyelidikan.

Di DKP Malut, terdapat dugaan korupsi pengadaan Bibit Udang Vaname dengan senilai Rp 4,9 miliar. Dugaan korupsi yang satu ini diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Malut. Sayangnya sudah satu tahun proses penyelidikan tidak lagi dilanjutkan tanpa alasan jelas. Orang yang diduga bertanggung jawab pada dugaan korupsi ini adalah Kepala DKP BR. Informasinya BR dekat dengan beberapa petinggi Polda. Kemungkinan dengan alasan itu penyelidikan dugaan korupsi Rp 4,9 miliar tersebut tak lagi dilanjutkan.

Di Dikbud lain lagi. SKPD yang dipimpin IJ ini diduga menyalahgunakan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) 2016-2017 senilai Rp 3 miliar lebih dan anggaran operasional SKPD tahun 2018 sebesar Rp 7,1 miliar. Dugaan korupsi BOS diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda dan hingga kini proses hukumnya tidak jelas ujungnya. Sedangkan anggaran operasional diproses Kejati tiga pekan terakhir.

Sementara di Dinas Pertanian Malut terdapat dugaan korupsi anggaran pengadaan Bibit Jagung 2016 dan 2017. Tahun 2016 senilai Rp 100 miliar dan 2017 sebesar Rp 60 miliar Maraknya praktik korupsi di Malut sudah menjadi konsumsi umum. Sebagian kalangan, termasuk akademisi mengantongi data dugaan korupsi di Malut.

Praktisi hukum Hendra Kasim menjelaskan, masih banyak masalah hukum di Malut yang belum diproses atau ditindak sesuai prosedur, termasuk dugaan korupsi. Padahal konsekuensi menjadikan Negara hukum sebagai fondasi bernegara adalah menegakkan hukum secara pasti untuk mewujudkan kepastian hukum.

Menurutnya, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti, ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Lanjut Hendra, mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum terutama criminal justice system adalah untuk menimbulkan efek jera (deterrence effect).

Efek jera baru dapat terwujud jika hukum ditegakkan seadil-adilnya, sehingga terwujud kepastian hukum.

Hendra mengatakan, penegakan hukum yang tidak jelas, seperti halnya pada beberapa masalah hukum, khususnya kasus dugaan korupsi di Malut, akan menghilangkan efek jera, sehingga pelaku kejahatan dan calon pelaku kejahatan akhirnya menganggap enteng berbuat tindak pidana. “Pada  titik inilah pentingnya penegakan hukum secara baik dan professional,” jelas Hendra Kasim.

Dosen Psikologi UMMU, Syaiful Bahri menambahkan, dalam pandangan ilmu psikologi, penyebab suatu perbuatan tidak terlepas dari interaksi antar faktor yang ada dalam diri seseorang dan faktor dari luar diri. Faktor dalam diri merupakan sesuatu yang disebut sebagai ciri kepribadian. Ciri kepribadian itu cenderung untuk membuat orang lebih mudah atau tidak dalam mengatasi godaan untuk melakukan korupsi.

Salah satu ciri kepribadian yang menyebabkan orang mudah tergoda melakukan korupsi adalah low achievement motivasi (motivasi berprestasi rendah. Tidak dapat dipungkiri orang yang memiliki perilaku korupsi dapat dipastikan memiliki motivasi motivasi berprestasi rendah.

Lanjut Syaiful, korupsiseperti halnya tindak kejahatan lainnya, adalah perbuatan yang dilaksanakan dengan perhitungan secara cermat dan rasional. Koruptor tentu melakukan perencanaan yang matang. Bisa saja melibatkan orang yang dapat berkerja sama dengannya untuk melakukan kejahatan luar biasa tersebut. (L-02) 

Baca Lainnya